Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut bahwa iklim pada 2017 ini lebih kering dibanding 2016.
Hal ini berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Oleh karena itu, potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta timbulnya bencana kabut asap menjadi lebih besar.
“Untuk itu diperlukan peningkatan pencegahan secara dini untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” kata Wiranto dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/1/2017).
Wiranto mengatakan, langkah dan upaya yang telah berhasil dilakukan pemerintah pada 2016 akan terus dilakukan dengan beberapa penyempurnaan.
Pada 2016, pemerintah mengklaim berhasil menurunkan persentase kebakaran hutan dan lahan lebih dari 80 persen. Dengan begitu, menurut dia, bukan kebakaran hutan yang menimbulkan bencana kabut asap layaknya pada 2015.
Langkah pertama, kata dia, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas akan mengalokasikan anggaran khusus yang digunakan untuk pecegahan kebakaran hutan dan lahan.
Kedua, Menteri Dalam Negeri akan merevisi Peraturan Mendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Keuangan Negara. Dengan peraturan yang baru, pemerintah daerah nantinya dapat menggunakan anggaran sejak tahapan pencegahan, bukan hanya saat darurat.
“Ketiga, gubernur, bupati, dan wali kota diharap dapat mengedukasi dan membantu masyarakat dalam menggunakan lahan tanpa membakar,” ucap Wiranto.
Keempat, tambah dia, pemerintah juga akan mendorong pengusaha untuk menaati peraturan perundangan yang mewajibkan pembukaan lahan tanpa membakar.
“Kelima, pemerintah juga akan mengarahkan aparat penegak hukum mengawasi dan menindak tegas pelanggar hukum,” ucapnya.
