Bandara Radin Inten II Resmi Beralih

LAMPUNG SELATAN-(PeNa), Prosesi pengalihan pengooperasian Bandara Radin Inten II Lampung dari Kementrian Perhubungan kepada Angkasa Pura II (AP II) di dilakukan di Gedung VIP Bandara Radin Inten II, Branti Raya, Natar, Sabtu (12/10/2019).

Kegiatan prosesi serah terima tersebut disaksikan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan beberapa pejabat terkait serta tamu undangan.

Serah terima dilakukan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B Pramesti dengan Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin yang disertai serah terima pegawai negeri sipil (PNS) pada Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I Radin Inten II Lampung dan penandatanganan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada UPBU Kelas I Radin Inten II Lampung.

“Masyarakat bangga karena memiliki Gubernur yang begitu humble, tidak ada Provinsi lain yang begitu intensif selain Pak Arinal. Artinya Gubernur kita ini memang memikirkan bagaimana Lampung ini ke depan akan sangat lebih maju terutama di bidang perhubungan,” ucap Menhub Budi.

Menurut Budi, di sisi pariwisata Lampung juga memiliki potensi yang luar biasa yang harus didukung infrastruktur.

“Saya mengharapkan ada usulan-usulan tertentu dari daerah-daerah di Lampung yang memang bagus. Kita usulkan memperpanjang landasan Bandara Taufik Kiemas Airport Pesisir Barat menjadi 1.600 meter,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan pembangunan Bandara Gatot Subroto Airport di Way Kanan yang segera dilakukan pembangunan terminalnya dan mengenai Stasiun Kereta Api Bandara yang direncanakan akan selesai di tahun 2020.

Terkait Embarkasi Haji Penuh, Budi meminta agar Pemerintah Provinsi Lampung terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk segera mewujudkannya.

“Untuk Embarkasi Haji, saya minta kepada Pemprov Lampung untuk pro aktif ke Kementerian Agama karena penyelenggaraan haji ada di Kementerian Agama. Tetapi kalau untuk umroh dari Lampung – Jeddah saya pikir anytime bisa dilakukan,” katanya.

Budi mengatakan dasar kerjasama Kementerian Perhubungan dengan AP II yakni untuk menggandeng pihak swasta ikut berperan dalam membangun infrastruktur di Indonesia.

“AP II adalah BUMN yang swatsa, dia memiliki kemampuan profesional. Dia kami pilih, setelah itu Kementerian Keuangan menghitung berapa kewajiban dari AP II untuk mengelola itu. Aset tetap milik Pemerintah tetapi AP II berhak mengelola selama 30 tahun. Kegiatan kerjasama pemanfaatan ini adalah suatu hal besar dari pemerintah untuk secara bersama-sama membangun semua infrastruktur yang ada di Indonesia,” tutur dia.

Menanggapinya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan bahwa dengan seluruh dukungan pemerintah pusat salah satunya Kementerian Perhubungan akan semakin mempercepat terealisasinya berbagai program pembangunan yang ada di Provinsi Lampung.

“Hari ini kita menyaksikan kehadiran Menteri Perhubungan, sehingga ini semakin cepat kita muwujudkan program-program yang ada di Provinsi Lampung dan tentu kita harus terus berjuang,” ujar Gubernur Arinal.

Arinal mengatakan Provinsi Lampung telah memiliki Bandara Radin Inten II yang berstatus sebagai Bandara Internasional. Status ini diharapkan bisa mewujudkan tujuan menjadi Bandara Embarkasi Haji Penuh di tahun 2020.

Menurut Arinal, hal ini merupakan harapan masyarakat Lampung yang menginginkan agar segera diwujudkan berangkat haji langsung dari Branti.

“Tidak ada alasan Lampung tidak menjadi bandara internasional, mengingat Lampung sebagai Provinsi terbesar kedua di Sumatera dalam jumlah penduduknya dan Lampung sebagai penyanggah 40 persen kebutuhan Jakarta dari sektor pertanian,” tegas dia.

Oleh: sapto firmansis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *