Belum Jelas Nasib Uang Ratusan Juta Di DPRD Pesawaran ?

PESAWARAN-(PeNa), Nasib temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  Perwakilan Lampung tentang adanya pembayaran tunjangan kepada pimpinan dan anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Pesawaran yang tidak sesuai ketentuan Rp799.425.000,00 diduga belum jelas, Senin (9/7).
Kepala Inspektorat Kabupaten Pesawaran Chabrasman mengaku telah mengajukan surat ke pimpinan guna melakukan tindak lanjut. “Sudah kita ajukan surat ke pimpinan, mungkin dalam waktu dekat ditandatangani. Kita tinggal menunggu saja, kalau sudah turun, baru kita kelapangan. Bukan saja di sekretariat dewan, tapi semua yang memang ada rekomendasi BPK kita sikapi, ” kata dia.
Diketahui, pembayaran tunjangan dimaksud adalah untuk transportasi dan belanja penunjang komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2017.
Hal tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh BPK.  Pelaksanaan pembayaran tunjangan transportasi dan belanja penunjang komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD Pesawaran tidak sesuai ketentuan sebesar Rp799.425.000.
Pokok-pokok hasil pemeriksaan lain yang perlu mendapat perhatian diantaranya belanja perjalanan dinas pada sekretariat DPRD yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Belanja perjalanan dinas pada sekretariat DPRD Pesawaran tidak sesuai dengan kondisi Sebenarnya sebesar Rp396.893.729,60.
Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten  Nawang Nugroho belum dapat dikonfirmasi. Dihubungi melalui sambungan telepon genggamnya tidak menjawab dan saat dikonfirmasi keruangannya tidak ada ditempat. “Pak Sekwan tidak ada, mungkin masih dinas luar, ” kata penjaga berseragam Sat Pol PP dikantornya. PeNa-spt.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *