Bandar Lampung (PeNa)- Pembangunan 17 ruas jalan di Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2017 lalu diketahui tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp 1,4 miliar.
Pengurangan volume pekerjaan itu tersebut diketahui dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Lampung atas pengelolaan APBD Kota Bandar L ampung ) tahun anggaran 2017, selain kelebihan pembayaran karena pengerjaan tidak sesuai spek BPK juga memberikan catatan atas defisit yang dialami Pemerintah Kota (Pemkot).
“Kami menemukan 17 proyek yang dinilai tidak sesuai,” Setelah dilakukan pemeriksaan, pihak BPK menemukan spek yang tidak sesuai dalam pembangunan 17 ruas jalan di wilayah Kota Bandarlampung. Nilai totalnya mencapai Rp1,4 miliar.
“ Penilaiannya mencakup dua hal yakni, jika secara struktural berbahaya pasti tidak diminta mengembalikan kelebihan pembayaran tapi rekanan harus memeprbaikai pekerjaannya. Akan tetapi jika sesuai spek namun terjadi kelebihanpembayaran, ya harus dikembalikan ke kas negara,”jelas Kepala BPK RI Perwakilan Lampung, Sunarto, Rabu (30/5).
Sunarto menegaskan selama 60 hari kedepan Pemkot harus menindaklanjuti catatan yang diberikan BPK, meski kurang sepakat adanya dugaan mark anggaran saat ditanyakan awak media namun Ia mengakui jika terjadi pengurangan volume pada pengerjaan 17 jalan tersebut.
“ Persoalan yang terjadi adalah pengeurangan volume , jangan bilang mark up, yang pasti kita akan tegur terus kalau tidak segera di tindak lanjuti dalam 60 hari kedepan karena ini akan jadim perhatian hukum,”urainya.
Terpisah Plt. Wali Kota Bandarlampung M. Yusuf Kohar akan fokus pada temuan BPK dan segera ,menindaklanjuti catatan yang diberikan mengenai raihan WTP menurutnya lumrah dan tidak perlu berlebihan.
“ Defisit anggaran dan kelebihan pembayaran, itu harus dikembalikan oleh rekanan, seharusnya bukan opini dari BPK yang kita banggakan namun catatan dari hasil pemeriksaan yang seharusnya menjadi bahan evaluasi,”tandasnya.
