Fitra; APBN 2017 tidak Berpihak Rakyat

Ilustrasi.foto net
JAKARTA (PeNa);  Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran alias Fitra porsi belanja yang kementerian dan lembaga yang lebih besar dibandingkan porsi transfer daerah dalam APBN 2017 akan makin memperlebar ketimpangan pembangunan.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Apung Widadi, seperti dikutip dari bisnis.com mengungkapkan, bahwa tahun depan pemerintah mengalokasikan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp763 triliun, melebihi transfer daerah yang mencapai Rp705 triliun.
“Meskipun selisihnya sekitar Rp58 triliun namun jika ingin mendongkrak pembangunan di daerah ya uangnya harus didekatkan ke daerah,” paparnya dalam diskusi tentang APBN 2017, Senin (31/10/2016).
Berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, anggaran belanja kementerian maupun lembaga yang lebih tinggi, lanjutnya, kemungkinan juga tidak akan terserap dengan baik. Hal inilah yan menurutnya kengakibatkan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) diberi opini wajar dengan pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Artinya uang yang dimiliki sangat besar namun minim penyerapan. Hal inilah yang kami soroti,” tambahnya.
Fitra, lanjutnya, juga menyoroti tentang rencana pemerintah untuk menambah porsi utang pada tahun depan untuk menutupi defisit APBN sebesar 2,41% dari PDB atau sebesar Rp330 triliun. Menurutnya, penggunaan utang untuk menutupi defisit membuktikan bahwa pemerintah tidak melakukan terobosan untuk mendongkrak penerimaan negara.
Padahal, katanya, pemerintah dulu optimistis bahwa uang tebusan yang diterima pemerintah dalam tax amnesty bisa menambal penerimaan negara sembari terus melakukan reformasi perpajakan salah satunya melalui penyusunan RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).
“Tahun depan juga pemerintah mengalokasikan Rp221 triliun untuk membayar cicilan utang, baik pokok maupun bunga. Inilah rekor untuk pertama kali 15% dari APBN digunakan untuk membayar utang,” tambahnya.
Bertolak dari hal-hal tersebut, Fitra, paparnya, akan menggalang dukungan masyarakat sipil untuk mendorong perubahan APBN dengan rancangan anggaran versi masyarakat sipil yang lebih berpihak pada masyarakat bawah.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *