Kasus Money Politik Pilkada 2018 Terus Bergulir

TANGGAMUS-(PeNa), Dugaan money politik dengan barang bukti uang Rp16 juta di Kabupaten Tanggamus terus bergulir. Uang tersebut diduga sebagai suap yang dibagikan ke masyarakat guna mendapatkan suara Pasangan Calon Gubernur nomor urut 3 dan pasangan Calon Bupati Tanggamus nomor urut 2.
Ketua Panwas Kecamatan Talang Padang Antoni Kurniawan mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan warga soal adanya indikasi money politic di Pekon Singosari dan Pekon Sinar Betung pada Minggu (24/6).
“Kami menerima laporan tersebut, langsung kami tindak lanjuti, dengan membawa warga pelapor dan terlapor langsung ke Panwaslu Kabupaten untuk diproses sesuai peraturan,” kata dia, Senin (25/6).
Sementara itu Ketua Panwaskab Tanggamus Dedi Fernando didampingi Anggota Panwas Bidang Pencegahan Ali Usman menerangkan, bahwa laporan warga berinisial IS tersebut masih dalam proses pembahasan, proses ini sesuai aturan akan berlangsung pembahasan selama 5 hari di sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).
Kemudian, apabila dalam proses ini ditemukan unsur unsur adanya politik uang yang memenuhi alat bukti, maka kasus akan diserahkan ke selanjutnya yaitu proses hukum pidana sesuai peraturan dengan nama terlapor mantan Kepala Pekon Singosari berinisial SM.
“Sementara yang kami input datanya, adanya pelapor, terlapor dan amplop yang diindikasikan berisi uang, yaitu yang sudah kami proses di Pekon Singosari diamankan sebanyak 332 amplop berisi nilai Rp50 ribu, pecahan Rp20 ribu dua lembar Rp10 ribu satu lembar, total Rp16 Juta lebih. Untuk laporan Pekon Sinar Betung baru akan diproses. Namun temuan ini belum bisa dijadikan acuan money politic dari pasangan calon tertentu, masih perlu alat bukti yang akurat, jadi masih mengedepan azas praduga tak bersalah” kata dia.
Mengantisipasi adanya money politic dalam masa masa tenang menjelang hari H pencoblosan pasangan calon ini, Panwas Tanggamus telah menyosialisasikan kepada masyarakat melalui pengumuman mobile, dan juga berkoordinasi dengan aparat Kelurahan dan Pekon. Untuk diumumkan di Masjid atau Mushola, agar masyarakat mewaspadai politik uang tersebut.
“Kami mohon masyarakat tetap tenang, biarkan kami bekerja maksimal, intinya setiap laporan akan kami tindak lanjuti, kemudian masyarakat harus tahu aturan pilkada. Yaitu pasal 187 A,  junto pasal 73 uu nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada,  yang isinya terkait politik uang, dimana yang memberi dan menerima terkena sangsi pidana, maksimal 36 bulan kurungan penjara dan denda Rp200 juta,” tegas dia. PeNa-opoy.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *