BANDARLAMPUNG (PeNa)-Tidak dibayarkannya dana Tunjangan Kinerja (Tukin) PNS lingkungan Pemrintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung terus menjadi pertanyaan sejumlah lapisan. Dana yang telah dialokasikan setiap tahun anggaran itu diduga dialihkan untuk kegiatan lain seperti pembangunan infrastruktur.
Pengamat hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) Ginda Ansori mengatakan disinyalir pengalihan dana Tukin itu untuk mendapatkan Fee Proyek.
“Ketika bayar tukin atau sertikasi kan pasti bakal labas gitu aja, tapi Kalau di geser ke infrastuktur, kita tahu sendiri berapa persen setorannya. Jangan munafik lah jadi pemimpin ini, nanti ke makan sumpah, jadi harus di akui,” tegasnya.
“Ketika bayar tukin atau sertikasi kan pasti bakal labas gitu aja, tapi Kalau di geser ke infrastuktur, kita tahu sendiri berapa persen setorannya. Jangan munafik lah jadi pemimpin ini, nanti ke makan sumpah, jadi harus di akui,” tegasnya.
Dia mengatakan, meski pembangunan infrastruktur menjadi skala prioritas Pemkot namun hal itu hendaknya tidak mengorbankan hak PNS dan tenaga pendidik yang sampai dengn saat ini belum menerima dana Tukin serta sertifkasi guru.
Kendati demikian, Ia menyayangkan lemahnya ASN Pemkot yang enggan menyuarakan hak yang telah dirampas pemangku kepentingan dengan tidak menunaikan kewajiban yakni membayarkan dana Tukin tersebut.
. “ Kalau Pemkot mengalihkan dana Tukin untuk membiayai kegiatan infrastruktur siapa yang mau bayar hak mereka, apa PNS itu tidak sadar akan hak mereka.Ini kan bisa berdampak dengan kinerja PNS,”tandasnya.(BG)
