TANGGAMUS-(PeNa), Masyarakat Kabupaten Tanggamus harus cermat, teliti, serta selektif mencerna data-data hasil hitung cepat yang berseliweran di dunia maya. Demikian disampaikan Sekda Tanggamus Andi Wijaya, Kamis (28/6).
Menurutnya, banyaknya informasi hasil perhitungan cepat (quick count) di media sosial begitu membingungkan. Sementara, yang diberikan kewenangan oleh KPU hanya ada dua lembaga survei yakni Rakata Institute dan Kuadran.
Diketahui,di Kabupaten Tanggamus tidak diperkenankan adanya hitungan cepat pada pemilukada, baik pemilihan bupati dan wakilnya maupun gubernur dan wakilnya.
“KPU Kabupaten Tanggamus hanya mengizinkan dua lembaga survei untuk quick count, yaitu Rakata Institute dan Lembaga Survei Kuadran. Di luar itu, tidak diizinkan,” kata Andi Wijaya.
Faktanya, selain Rakata Institute dan Lembaga Survei Kuadran, ada beberapa lembaga survei lain yang mengedarkan data hasil quick count pada khalayak di Tanggamus.
Namun dengan adanya penekanan bahwa hanya dua lembaga survei yang diizinkan KPU Tanggamus, masyarakat kabupaten setempat diminta cermat, teliti, serta selektif mencerna data-data hasil hitung cepat yang berseliweran di dunia maya.
Untuk diingat, hasil quick count sementara yang dilansir lembaga survei Rakata institute terkait pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus diunggulkan pasangan Dewi Handajani-Ahmad Syafe’i dengan memperoleh suara 53,59%.
Terpantau, penghitungan perolehan suara tersebut disusul oleh pasangan Samsul Hadi- Nuzul Irsan dengan 46,41%. Untuk diketahui, data masuk 69,71% dengan tingkat pertisipasi masyarakat sekitar 69,10%.
Paparan tersebut merupakan hasil penghitungan cepat, namun memang belum dapat dijadikan ketetapan. Hanya saja, hasil yang dikeluarkan Rakata Institute bisa menjadi informasi masyarakat yang bersifat sementara sebelum ada ketetapan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pesta demokrasi di Bumi Begawi Jejama. PeNa-opoy.
