Pembatalan Perda APBD Kota, Imbas Konflik Gubernur-Walikota?

BANDARLAMPUNG (PeNa)-Pembatalan sebagian Perda APBD Kota bandar Lampung oleh Pemprov Lampung dinilai sarat muatan politik, konflik yang terjadi antara Gubernur Lampung, M,.Ridho Ficardo dan Walikota Herman HN semakin menguatkan dugaan jika dibatalkan sejumlah kegiatan tersebut cenderung politis.

“ Apa alasannya jika ini tidak ada kaitannya dengan politik, ini jelas terlihat nuansa politisnya. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan karena masalah APBD masuk dalam pusaran politik dan akibatnya masyarakat yang dirugikan,”kata akademisi Universitas Lampung (Unila), Dedy 

Hermawan saat menjadi pembicara diskusi publik di cafe dawiels. Selasa (7/2).
Dia mengatakan, asumsi publik akan adanya muatan politis mengenai pembatalan sebagian perda itu tidak akan muncul jika antara Gubernur dan Walikota mampu berkomunikasi dengan harmonis.

 Jika gubernur dan walikota tidak bertemu maka akan terus seperti ini, alhasil energi akan habis untuk mendiskusikan masalah yang seharusnya tidak perlu terjadi,”tegas Dedy.(BG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *