 |
| Direktur Eksekutif Matala Charles Alizie, SP |
BANDARLAMPUNG (PeNa)-Pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang (SBM) dari Kabupaten Lampung Utara Dinilai Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Lampung (Matala) Charles Alizie Hanya untuk kepentingan menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lampuira 2018 mendatang selain itu disinyalir sebagai kompromi politik antara Petahana Agung Ilmu Mangkunegara dengan DPRD untuk mengekploitasi dana APBD Kabupaten tertua di Lampung.
“ Alasan memperpendek rentang kendali menjadi dalil yang tepat bagi petahana dalam mengamankan kepentingan untuk pilkada mendatang, kami melihat tujuan Pemkab Lampura menyetujui pemekaran SBM bukan untuk mensejahterakan masyarakat sungkai namun lebih kepada upaya pencitraan untuk menarik simpati masyarakat dalam menggalang dukungan pada pilkada 2018,”tegas mantan Ketua Himpunan Keluarga Mahasiswa Sungkai (Hikamsai), Jum’at 2 Desember 2016.
Dia menegaskan, pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah artinya Pemerintah akan benar-benar melihat urgensi pembentukan DOB sebelum membuka moratorium.
“Pusat kan masih memebrlakukan moratorium pemekaran daerah, jika Pemkab Lampura dan DPRD menggebu-gebu ini ada apa, jangan sampai desakan pemekaran ini sekedar untuk kepentingan pihak-pihak tertentu untuk menduduki jabatan kepala daerah ataupun menggalang simpati untuk tetap menjadi Bupati,”ucapnya.
Dikatakan dia, DPRD Lampura sebagai lembaga yang merepresentasikan suara rakyat, sejatinya tidak serta merta mengakomodir aspirasi pemekaran SBM tanpa melihat terlebih dahulu dampak yang terjadi pada kabupaten induk terutama tentang keuangan Pemkab yang tidak sehat.
Apalagi, berdasarkan hitungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), proses persiapan pembentukan hingga penyelenggaraan DOB membutuhkan dana hingga triliunan rupiah.
“ Kabupaten Lampura hampir sebagian besar PAD nya dari semua kecamatan yang akan dijadikan Kabupaten SBM, belum lagi dengan alokasi anggaran di DPRD contohnya pembentukan Pansus serta pembiayaan lainnya yang tentu saja akan membebani keuangan daerah, ini kabupaten Tua yang sudah melahirkan beberapa DOB, jangan sampai alasan pemekaran ini jadi pintu masuk Petahana dan DPRD dalam melakukan kejahatan anggaran, omong kosong itu kalau tujuan pemekaran SBM ini untuk tujuan kesejahteraan masyarakat sungkai,”tegas Dia.
Dia menambahkan, saat pertama kali upaya pemekaran SBM dilakukan, Pihaknya melalui Hikamsai keras menolak karena saat itu mereka melihat tujuan pemekaran penuh dengan kepentingan elit.
“Pemekaran SBM ibarat lagu lama kaset baru, sepuluh tahun lalu Hikamsai keras menolak pemekaran SBM, karena kami memandang tujuannya bukan lagi untuk memperpendek rentang kendali dan kesejahteraan masyarakat sungkai, namun lebih kepada kepentingan politik yang saat itu menjelang Pilkada. Rupanya Petahana saat kehabisan isu untuk menggalang pencitraan akhirnya pemekaran SBM di bangkitkan lagi, kami warga sungkai tegas menolak, dan tidak menutup kemungkinan Matala dan Hikamsai akan turun kejalan untuk mendemo persoalan SBM ini,”tandasnya.(BG)
