Pencairan DBH Pemkot, Bukti Yusuf Kohar Lebih Mampu Bersinergi

Bandar Lampung-Plt Wali Kota Bandar Lampung, Yusuf Kohar dinilai lebih mampu dalam membangun sinergitas antara Pemerintah Provinsi  Pemprov) Lampung dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.Ketua Apindo mampu menghindari  disharmonisasi yang kerap terjadi saat tampuk kepempimpinan berada di Walikota non aktif Herman HN.

Hal itu dibuktikan dengan dibayarkankannya Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemprov Lampung tahun anggaran 2016-2017 kepada Pemkot Bandar Lampung, dan politisi Demokrat ini optimis dengan komunikasi yang intensif persoalan DBH akan rampung sebelum Ia mengakhiri jabatan sebagai Plt.

“Masalah DBH kan bisa dibicarakan dari hati ke hati yang paling dalam. Dengan begitu Pemprov Lampung serius untuk membantu. Insya Allah, sebelum masa jabatan Plt ini habis semua sudah selesai,” kata Yusuf Kohar.

Pihaknya pun berjanji akan terus melakukan komunikasi ke Pemprov Lampung agar mentransfer DBH triwulan I tahun 2017 sebesar Rp18 miliar.

“Segala sesuatu harus ada pendekatan. Kalau mau ngajak kawin saja harus ada pendekatan, kapan menentukan hari. Dan Alhamdulillah, DBH sudah dibayar sebagian,” ucapnya.

Untuk diketahui, Pemprov Lampung telah mentransfer DBH triwulan III dan IV tahun 2016 senilai Rp37 miliar kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.

Kendati sudah dibayarkan, dana miliaran rupiah tersebut habis untuk membayar hutang pembangunan, dan sebagian dibayarkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung.

Selain itu, Pemkot juga dituntut membayar hutang ke puskesmas, biling, dan rumah sakit swasta yang ada di Kota Tapis Berseri.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *