Sarung Arinal-Nunik, Petaka Logistik Pemicu Konflik

Lampung Tengah-Logistik muatan sarung milik pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim terus menuai kegaduhan dan berpotensi berimbas negatif terhadap penyelenggaran Pilgub Lampung pada 27 Juni mendatang.

Pasalnya tidak aturan yang jelas  dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai pembagian tersebut justru membuat masyarakat mengambil tindakan sepihak seperti di Kampung Negara Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah (Lamteng).

Truk pengangkut logistik milik pasangan calon nomor urut 3 Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Nunik) berhasil diamankan masyarakat Desa Kampung Negara Aji, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, Jum’at  (1/6) sekitar pukul 21.00.

Setelah digeledah, truk berwarna kuning dengan nomor BE 9890 BO yang diduga melaju dari arah Bandar Lampung tersebut diketahui mengangkut logistik kampanye berupa sarung lengkap dengan stiker bergambar Paslon nomor urut 3 Arinal – Nunik.

“ Kami mau Pilkada ini tidak ada kegaduhan, iming-iming sarung atau kerudung justru akan menimbulkan suasana yang tidak kondusif, kami mau Lampung Tengah ini tidak ada konflik,”tegas tokoh masyarakat setempat, Samsudin Markum, kepada awak media, Jum’at (1/06).

Meskipun penyelenggaraan Pilkada merupakan tugas pemerintah sambungnya, bukan berarti masyarakat hanya berpangku tangan melihat adanya potensi-potensi yang memicu pelaksanaan pesta demokrasi di Lampung Tengah menjadi bergejolak dan berujung konflik.

“ Masyarakat berkewajiban membantu pemerintah dalam bersama-sama  melaksanakan pilkada yang aman, damai, jujur dan bermartabat, silahkan saja para paslon berkompetisi namun bertandinglah dengan cara-cara yang sportif dan sehat,”katanya.

Jumlah sarung yang berkisar jutaan buah, diakui Samsudin banyak menuai pertanyaan warga setempat diduga logistik untuk kampanye Arinal-Nunik itu berasal dari sumbangan pihak luar dan terindikasi tidak masuk dalam laporang pengeluaran biaya kampanye.

“ Banyak warga yang heran dengan melihat jutaan sarung itu, kalau sudah sampai sebanyak itu diduga sumbangan pihak  luar dan apakah masuk dalam laporan pengeluaran biaya kampanye,”ucapnya.

 

Terpisah, Akademisi Unila Yusdianto berpendapat, dengan tidak adanya kepastian hukum dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai rambu-rambu atau larangan dalam pembagian logistik tersebut justru mendorong masyarakat mengambil inisiatif  secara mandiri tanpa melibatkan aparat keamanan dalam melakukan pencegahan bahkan menghadang pembagian sarung dan kerudung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *