Sekretaris KPU Terancam Pasal Tipikor

PESAWARAN (PeNa)-Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Kabupaten Pesawaran, Dariyo dapat terancam dengan pasal yang ada di Undang-Undang No 31 tahun 1999/ 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi, jika penyidik dapat menemukan penyimpangan pada anggaran yang dikelolanya. 
Hal ini dapat dilihat dari keseriusan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) unit Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Pesawaran yang terus menelaah dan mengumpulkan bukti serta keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pada lembaga tersebut. 
“Kami terus bekerja menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi di KPU, kita masih puldata dan pulbaket. Mohon doanya saja, semoga cepat selesai. Tapi kalau mau lebih jelas, silahkan ke kasat atau kapolres saja. Saya tidak punya wewenang untuk itu, ” kata penyidik yang enggan disebut namanya, Kamis (16/3).
Soal dugaan adanya penyimpangan pada penggunaan anggaran di KPU Pesawaran, aktifis pers dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) perwakilan Pesawaran, Muhamad Ismail juga meminta kepada semua masyarakat bersama media massa untuk dapat fokus memasang telinga dan mata pada jalannya proses hukum terkait tindak pidana korupsi. Baik yang sedang ditangani oleh kejaksaan maupun kepolisian. 
“Semua masyarakat dan media massa yang ada di Pesawaran, seyogyanya dapat memasang telinga dan mata agar fokus pada soal penanganan perkara tipikor. Baik yang sedang ditangani kejaksaan dan kepolisian,kita dorong terus untuk segera menyelesaikannya, ” kata dia. 
Menurutnya, masih banyak proyek dan kegiatan menjadi  bancakan sekelompok atau golongan tertentu guna mendapatkan keuntungan materi secara instan. “Masih banyak soal penyimpangan pada proyek atau kegiatan dengan uang negara yang menjadi bancakan sekelompok atau golongan tertentu, untuk itu peran aktif pers harus hadir, ” terang dia. 
Sementara, Sekretaris KPU Pesawaran, Dariyo mengaku bahwa dalam mengelola keuangan lembaganya sudah dilakukan dengan baik karena sudah dibahas bersama KPU Provinsi dan pihak pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran. “Kami sudah bahas dengan pihak pemda dan sudah sesuai dengan surat edaran KPU-RI tentang hibah yang diterimanya. Pembahasan juga sudah dilakukan dengan KPU provinsi,” kata dia. 
Selain itu, tegas dia, pengawasan internal juga sudah dilakukan melalui Inspektorat Jendral KPU-RI dan eksternalnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Dalam mengelola keuangan, kami juga ada pengawas internal dan eksternal. Yakni, inspektorat jendral untuk internal dan BPK untuk eksternalnya, ” kata dia. 
Namun demikian, tegas dia, sebagai lembaga yang taat dan patuh kepada hukum tentunya harus siap jika ada pihak penegak hukum yang meminta keterangannya. “Sebagai lembaga yang taat dan patuh kepada hukum, kami siap jika memang diperlukan memberi keterangan oleh aparat penegak hukum, ” tegas dia. PeNa-spt. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *