Perkara Oknum Dewan Lamsel Segera P21

BANDARLAMPUNG-(PeNa), Berkas perkara tersangka Sugiharto dan kawan-kawan dengan dugaan penyerobotan dan dokumen palsu atas lahan di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, seluas 8,5 hektar segera dilengkapi. Para tersangka yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan kini hanya dikenakan wajib lapor.
Kasubdit II Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, AKBP. Ruli Andi Yunianto membenarkan, kelima tersangka tersebut memang di kenai wajib lapor setiap hari Senin dan hari kamis. “Berkas sudah kami lengkapi tinggal merapihkan saja dan segera akan limpahkan lagi ke kejaksaan. Karena ini masih dalam proses penelitian, seumpama dari pihak kejaksaan menyatakan lengkap maka berkas, tersangka berikut barang bukti akan dilimpahkan ke kejaksaan,” kata dia,Kamis (14/9).
Kelima terlapor yang di kenai wajib lapor datang ke ruang penyidik Subdit II Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, di dampingi oleh kuasa hukum Nainggolan L.
“Kedatangan lima kliennya, ke Polda Lampung untuk wajib lapor saja, terkait dengan kasus tersebut,”kata Nainggolan L, saat di temui di Kantin Polda Lampung.
Mengenai konfrontir (penyocokan) yang telah dilakukan oleh ke dua pihak pada waktu lalu, tidak ada titik temu diantara kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor. “Permasalahannya, lahan yang mengatas namakan kliennya merupakan milik desa. Sedangkan, pelapor mengungkapkan jika lahan itu miliknya,” ujarnya.
Soal lahan yang sudah diserahkan oleh Pemerintah Provinsi  kepada Desa itu, kemudian di buat surat kepemilikan atas nama kliennya, Nainggolan L menerangkan, jika lahan itu atas nama Desa, tentunya pihak Bank butuh data otentik dalam pembuatan rekening. “Untuk itu, dibuatlah kepanitia Desa. Dari hasil kesepakatan masyarakat, lahan seluas 8,5 hektar itu di percayakan kepada lima kliennya untuk membuat surat kepemilikan, agar bisa mencairkan dana ganti rugi dari pihak pengerjaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dengan nilai Rp 17 miliar,” terangnya.
Rencananya, setelah mendapat uang ganti rugi senilai Rp. 17 miliar oleh kliennya akan diserahkan kepada panitia Desa dan akan dibagi-bagikan kepada warga pemilik lahan dan penggarap lahan.“Uang ganti rugi itu, nilainya 17 miliar bukan 12 miliar, karena uang itu akan dibagikan kepada pemilik lahan juga penggarap, sesuai luas lahan dan harga lahannya yang dimiliki dan digarap warga,” tegas dia. PeNa-Obi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *