Kadis Perkim Pesawaran Lepas Tangan Soal Dugaan Pungutan 

Kadis Perkim Kabupaten Pesawaran, M. Zaini. Photo:dok.
PESAWARAN-(PeNa), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Kadis Perkim)  Kabupaten Pesawaran, M. Zaini mengaku tidak tahu soal dugaan pungutan liar pada program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas).
Kepada PeNa, M. Zaini mengatakan bahwa terkait adanya dugaan pungutan pada program Penyediaan Air minum dan Sanitasi berbasis masyarakat tersebut tidak tahu. “Saya tidak tahu soal itu, kan saya baru sebulan setengah menjabat tugas ini. Silahkan konfirmasi ke kepala bidang (kabid) nya, ” kata dia, Senin (19/3).
Sangat mengejutkan, selaku Kabid Penyehatan Lingkungan dan Perumahan Rakyat pada dinas tersebut,  Mahendra Syahdevi malah menuding Kepala Desa Trimulyo  tidak kebagian keuntungan pada kegiatan tersebut sehingga meramaikan persoalan. “Ya, mungkin kepala desanya tidak mendapat keuntungan karena kan mau ngebangun makanya ngeramaiin soal ini, ” ujar dia.
Di ruangan Mahendra, ada orang yang mengaku sebagai konsultan pada Pamsimas yang disoal yakni Tajudin. “Ya, saya Tajudin sebagai konsultan pada Pamsimas Kabupaten Pesawaran. Kalau yang menerima ada 15 desa, dan saya sudah tebak ini akan menjadi persoalan, ” ucap dia.
Sementara itu, Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Padang Cermin, Tasman menerangkan bahwa pada kegiatan pungutan Pamsimas di desanya merupakan illegal.”Menurut saya, apapun pungutannya kalau tidak memiliki payung hukum namanya pungutan liar (pungli). Nah, pada Pamsimas itu dilakukan oleh Satuan pelaksana (Satlak). ” terang dia.
Kades Tasman juga menyebut, bahwa upaya suap dilakukan pada kegiatan tersebut kepada dirinya. “Ada upaya suap, kemarin ada orang dari satlak memberikan uang kepada saya dengan maksud untuk melegalkan kegiatan tersebut. Nah, saya curiga ini ada permainan apa. Kegiatan pelaksanaan Pamsimas di Desa Trimulyo tidak melibatkan kepala desa padahal saya selaku Kades harus mengetahuinya.” papar dia.
Ditegaskan, bahwa tuduhan dari Mahendra yang menyebut Kades Trimulyo tidak mendapat keuntungan pada kegiatan tersebut adalah fitnah. “Sampaikan dengan dia (Mahendra), saya memang dikasih uang tapi saya tolak. Jadi jangan bilang tidak mendapat keuntungan, tapi saya menginginkan semua kegiatan itu ada payung hukumnya. Kalau tidak ada, jelas itu namanya pungli, ” tegas dia.
Untuk diketahui, sebelumnya Kades Trimulyo menyebutkan adanya dugaan pungli yang dilakukan kepada warganya sebesar Rp400 sampai Rp500 ribu per rumah selaku penerima manfaat Pamsimas. Dan yang tercatat, sudah ada 50 warga membayarnya. PeNa-spt.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.