Masyarakat Harus Bayar Jutaan Rupiah Untuk PTSL Tanahnya

TULANG BAWANG-(PeNa), Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang harus membayar jutaan rupiah untuk menebus sertifikat tanahnya. Padahal, pembuatannya menggunakan uang negara (APBN)  melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digaungkan Presiden Jokowi.
Modusnya, pemerintah desa memperdaya kelompok masyarakat (pokmas)  yang didaulat mengurusi pembuatan sertifikat masal tersebut. Kepada PeNa, salah seorang warga Kampung Jaya Makmur Kecamatan Banjar Baru mengungkapkan bahwa pembuatan sertifikat tanahnya dipungut Rp1juta perbidang.
“Kami sudah membuat sertifikat tanah melalui program nasional tahun 2017. Namun, meski pembuatannya dibiayai negara, kami tetap dipungut satu juta rupiah perbuku. Pembayaran di pungut secara bertahap, pertama kami bayar Rp300 sampai Rp500ribu, lalu berikutnya sisa dari jumlah satu juta rupiah. Pokoknya, kalau tidak lunas tidak akan diserahkan sertifikat tanahnya, ” kata dia,Sabtu (14/4).
Disebutkan, bahwa pungutan tersebut dilakukan oleh Ketua Pokmas yang bernama Ketut Arjana. “Ya kalau yang mungut uang untuk pembuatan sertifikat itu Ketua Pokmas, Ketut Arjana. Silahkan aja di konfirmasi, apakah benar atau tidak. Yang jelas, kami masyarakat membayar pembuatan sertifikat tanah minimal sejuta rupiah perbuku, ” ujar dia.
Terkait persoalan dugaan pungli yang dilakukannya, Ketua Pokmas dan Kepala Kampung Jaya Makmur masih belum dapat dikonfirmasi. Dihubungi juga nomor hand phonenya tidak menjawab, saat dikonfirmasi ke kantor desa dan dirumahnya yang bersangkutan menghilang. PeNa-edi. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.