Hindari Pungli Dan KKN Pada Penerimaan CPNS

BANDARLAMPUNG-(PeNa), Praktik percaloan dan nepotisme pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sepertinya berpeluang sempit. Pasalnya, hampir seluruh masyarakat telah sadar dan enggan menggunakan cara kotor tersebut.
Anggota DPD-RI dari Provinsi Lampung Andi Surya mengatakan bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya akan fokus mengawasi jalannya prosesi penerimaan CPNS. “Sesuai kewenangan, kami di parlemen akan mengawasi secara berjenjang dari pusat hingga di daerah dalam proses penerimaan CPNS ini, ” kata Andi, Kamis (6/9).
Menurutnya, Kementerian PAN/RB, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hari ini di Jakarta mengadakan rapat koordinasi mengundang pemerintah daerah untuk penyampaian rincian penetapan kebutuhan (formasi) PNS.
“Kebutuhan PNS sebagaimana hasil rapat koordinasi DPD RI dengan Menteri PAN/RB beberapa waktu lalu di DPD RI, merupakan bagian dari perencanaan rekrutmen CPNS yang berbasis ‘merit system’ mengutamakan kompetensi dengan pelaksanaan seleksi yang bersih, objektif, transparan, kompetitif, dan bebas dari KKN sebagaimana amanat UU no.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ” ujar dia.
Dijelaskan, masa lalu yang kelam dalam penerimaan CPNS di masing-masing daerah diupayakan tidak terjadi. Sudah rahasia umum, dahulu penerimaan CPNS yang dilakukan oleh pemerintah (provinsi dan kabupaten/kota) diwarnai nuansa ‘spoil system’ yang mengarah kepada KKN dan sejenisnya.
“Makanya kita pernah mendengar, masuk PNS melalui jalur lobby, rekomendasi, atau sogokan biaya tinggi kepada oknum yang tidak bertanggung jawab di tubuh pemerintah daerah mau pun pusat, ” jelas dia.
Diterangkan, tahun ini pemerintah membuka calon PNS sejumlah 238.015 lowongan dengan rincian; 51.271 instansi pusat dan 186.744 untuk instansi daerah. “Kita harapkan ke depan negara akan memperoleh tenaga-tenaga PNS yang memiliki kualifikasi kompetensi sesuai bidang kebutuhan, sehingga kualitas ‘public service’ oleh penyelenggara pemerintah dapat lebih ditonjolkan, ” terang dia.
Ditegaskan, prosesi tersebut dilakukan secara terbuka dan banyak melibatkan banyak lembaga baik ekternal maupun internal. Diantaranya, BKN, Kementerian PAN/RB, BPKP yang diawasi parlemen DPR RI dan DPD RI, serta koordinasi dengan pemerintah daerah yang diharapkan penerimaan CPNS ini benar-benar dilakukan secara berkualitas, transparan dan profesional.
 “Jika ada indikasi oknum-oknum memanfaatkan momentum seleksi CPNS untuk KKN dan pungli segera beritahu kepada kami atau aparat keamanan, ” tegas dia. PeNa-spt.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.