Chief of Law Enforcement Officer, Prabowo Dinilai Masih Terbawa Orba

Jakarta – Dalam debat perdana Pilpres dengan tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan, Presiden adalah chief of law enforcement officer atau menurut Prabowo presiden adalah petugas penegak hukum yang tertinggi di negara ini. Dengan posisi ini, jika terpilih sebagai Presiden, Prabowo akan menatar seluruh aparat penegak hukum di Indonesia.

Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai pernyataan tersebut menunjukkan dalam bawah alam sadarnya, Prabowo masih terbawa model pemerintahan Orde Baru. Pada zaman otoritarian Orde Baru, Presiden bisa melakukan kontrol atas hukum.

“Saya menangkap mungkin bawah sadar pak Prabowo itu, bawah sadar Orde Baru ketika zaman otoritarian bahwa justru subjek kepala negara menjadi kontrol,” kata Ari dalam diskusi ‘Debat Capres Pertama: Mengkontes Gagasan dan Menakar Program Mengatasi Masalah Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme’ di Jakarta, Jumat (18/1).

Ari mengatakan, pernyataan Prabowo itu menabrak hierarki hukum. Indonesia merupakan negara hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima yang memayungi seluruh aparat negara, termasuk Presiden.

“Seharusnya, sebenarnya aktor, presiden penyelenggara negara berada di bawah hukum. Hukum harus jadi panglima. Hukum yang memayungi semua karena kita negara hukum,” katanya.

Ari menduga ada kemungkinan maksud yang ingin disampaikan Prabowo adalah Presiden mengarahkan agar aparat berjalan sesuai hukum. Namun, Prabowo menyebut frasa chief yang berarti merujuk pada personal. Dengan demikian, makna pernyataan Prabowo menjadi Presiden berada di atas hukum.

“Ketika dia katakan chief of law enforcement officer jadi mengatakan Saya berada di atas hukum, saya kontrol hukum. Harusnya justru hukum berada di atas presiden. Karena dalam sistem negara hukum, hukum itu jadi panglima. Bukan presiden jadi panglima untuk melakukan hukum,” katanya.

Dugaan presiden bakal mengontrol hukum diperkuat dengan pernyataan Prabowo lainnya, seperti akan langsung memenjarakan kader Partai Gerindra yang korupsi. Padahal sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem dan tatanan hukum. Presiden tidak dapat memenjarakan orang secara langsung.

“Kalau dalam sistem negara hukum harusnya dikembalikan pada tatanan hukum dan sistem hukum yang ada, bukan dikembalikan pada person Presiden. Jadi bukan karena saya, tapi hukum memerintahkan itu,” tegasnya.

Di sisi lain, Ari mengakui, pernyataan Prabowo menabrak ketatanegaraan Indonesia dimana terdapat pembagian kekuasaan antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Dengan pembagian kekuasaan ini, Presiden sebagai eksekutif tidak dapat mengintervensi proses penegakan hukum yang dilakukan yudikatif.

“Bagaimana dalam proses hukum, Presiden tidak bisa melakukan intervensi. Mungkin yang dimaksud Prabowo adalah menata membuat tatanan hukum. Tapi kemudian jadi blunder karena menggunakan chief. Dia seakan bisa mengatur semua proses hukum,” katanya.

Selain pernyataan soal chief of law enforcement officer, Ari menilai Prabowo juga melakukan kesalahan fatal terkait sikap permisif pada korupsi kecil. Padahal Ari menegaskan, sekecil apapun, korupsi tetaplah korupsi dan tidak ada toleransi terhadap korupsi.

“Korupsi sekecil atau seperak apapun itu korupsi. Korupsi tidak bisa ditoleransi. Kemarin ada ruang toleransi pada korupsi yang kecil. Ada sikap permisif. Itu yang disayangkan publik,” katanya.

 

Sumber: Suara Pembaruan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.