Bupati Lampung Selatan Non-aktif Dituntut 15 Tahun Penjara

BANDARLAMPUNG-(PeNa), Terdakwa Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan dituntut 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider lima bulan serta mengganti kerugian negara pada sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang kelas 1A, Senin (01/04).
Diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Wawan Yunarwanto bahwa hal-hal yang memberatkan, yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Korupsi.
Terdakwa selaku kepala daerah dengan kewenangannya yang dimiliki seharusnya berperan aktif ikut mencegah praktik praktik korupsi diwilayahnya. Namun tidak dilakukan justru terdakwa ikut telibat dalam melanggengkan praktik korupsi.
“Tidak hanya itu, terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana yaitu tindak pidana kurupsi dan tindak pidana pencucian uang dan terdakwa tidak mengakui perlakuannya. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga,” kata wawan
Lalu, terdakwa juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp66.772.092.145, 00 subsider selama dua tahun penjara. “Kami menambah hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman pencabutan hak pilih selama lima tahun setelah selesai menjalani pidana pokoknya,” kata JPU.
Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal Tindak Puidana Korupsi (TPK) dan satu pasal Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU). Pasal TPK yakni pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaima telah dirubah Uu No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang TPK junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaannya.
Kemudian Pasal 12 huruf i UU No 31 tahun 1999 tentang TPK sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang TPK junto pasal 65 ayat 1 (1) KUHP sebagai dakwaan kedua, dan pasal 12 huruf b UU No 31 tahun 1999 TPK sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perbubahan nomor 31 tahun 1999 tentang TPK junto pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan ketiga.
Kemudian untuk pasal TPPU yakni pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang TPPU junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan keempat.
Terdakwa kasus terima suap fee proyek infrastruktur Dinas PUPR Lampung Selatan itu, menyatakan akan mengajukan pembelaan bersama tim penasehat hukumnya pada tanggal 15 April 2019 mendatang.
“Kami mohon waktu selama dua minggu untuk mengajukan pembelaan,” kata Penasehat Hukum Zainudin, Robin, diruang sidang. PeNa-sp.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.