Buruk Wajah, Pasar Bandar Agung

LAMPUNG TENGAH (PeNa)- Terbengkalai sejak 15 tahun silam, Pasar Bandar Agung kini menjadi salah satu pemandangan wajah suram di Lampung Tengah. Kumuh, semrawut dan marak pungli, itu lah sebagian kondisi pasar yang berada di Kecamatan Terusan Nunyai tersebut. Banyak hal yang sudah dikeluhkan pedagang, mulai dari penjualan lahan yang diduga illegal, janji-janji politikus tanpa realisasi atau langkah serius.

Harapan pedagang kian kandas, ketika pemerintah daerah setempat meninggalkan nasib mereka dan dinilai sebagai ‘kecelakaan’ kecil dalam hingar bingar pembangunan pasar kampung saat itu. Jeritan dari lapak, kios, hamparan hingga ruko sudah pernah diteriakkan pedagang, mulai dari wakil rakyat hingga sang bupati. Serasa tak ambil pusing dan tak perduli, pedagang yang kala itu kerap menerima intimidasi pun hanya dianggap sebagai komoditi bagi pengembang pasar dan politisi.

Merugi itu pasti, pedagang masih tetap masih menanti janji pemimpin negeri. Dari pemilihan kepala kampung, anggota dewan termasuk bupati, nasib pedagang Bandar Agung masih menjadi misteri. Disiem salah satunya, pedagang gorengan dan es cendol kini harus menyewa tempat untuk mempertahankan periuknya. Termakan janji pengembang dan bujukan pemerintah, Dasiem harus merelakan dana sebesar Rp4 juta tanpa jelas apa yang didapat. Dasiem adalah satu dari ratusan pedagang yang tertipu manisnya retorika pemerintah yang saat itu sedang dilanda demam membangun pasar disetiap kecamatan.

“Sudah pasti merugi, duit segitu jaman itu sudah sangat besar untuk modal dagang gorengan dan cendol. Saat itu saya membeli hamparan dengan harga Rp40 juta tapi baru say kasih uang muka, itu juga gak jelas larinya kemana,” kata perempuan beruban itu.

PT Biha Pratama Prasetya yang saat itu manjadi pengembang pasar tidak pernah terdengar ditelinga pedagang. Latar belakang Pasar Bandar Agung bisa dianggap memiliki sejarah penting bagi pertumbuhan ekonomi Lampung Tengah, berdiri ditahun 1974 di atas tanah bengkok milik desa. Pasar desa yang berada di pinggir Jalan Lintas Timur Sumatra ini berkembang dan menjadi pusat kegiatan perekonomian masyarakat setempat. Karena itu, pada 2004 pemerintah daerah setempat bersama pengembang berencana menjadikan kawasan itu menjadi pertokoan. Para pemilik kios akan digusur tanpa kompensasi sepersen pun. her

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *