Bupati Tubaba Terancam Tak Bisa Mencalonkan Kembali

JAKARTA-(PeNa)- Bupati di Tulang Bawang Barat (Tubaba) terancam tak bisa maju pada kontestasi pemilihan kepala daerah mendatang.

Pasalnya, bupati tersebut dianggap telah menjalani dua periode kepemimpinan meski kurang dari sepuluh tahun.

Umar Ahmad yang periode pertama menjadi bupati meneruskan jabatan bupati sebelumnya. Sehingga jabatan periode pertama sebagai bupati kurang lima tahun.

Namun Umar Ahmad dianggap sudah dua periode dan tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai Bupati Tubaba, walau dirinya kurang sepuluh tahun menjadi bupati.

Terkait banyaknya kepala daerah yang menjalankan jabatannya satu periode penuh (5) tahun atau dua periode penuh (10), Kemendagri menyampaikan penjelasan secara gamblang.

Dalam keterangan persnya, Minggu (07/07), Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menjelaskan Masa Jabatan Kepala Daerah berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-VII/2009 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dijelaskan, bahwa masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun, namun penjabaran satu periode masa jabatan adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.

“Masa jabatan KDH (Kepala Daerah) adalah lima tahun. Namun, yang dimaksud satu periode masa jabatan adalah apabila masa jabatan telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan,” kata dia.

Dengan demikian, seorang kepala daerah dinyatakan telah menghabiskan masa jabatan satu periode, apabila telah menjalani setengah masa jabatan minimal 2,5 tahun atau lebih dari itu.

“Bila seorang wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah di tengah jalan, maka perlu dihitung berapa lama sisa masa jabatan yang akan dilaluinya. Bila sisa masa jabatannya masih 2,5 tahun atau lebih maka wakil kepala daerah itu telah dihitung satu periode menjabat sebagai kepala daerah. Bila sisa masa jabatan yang dilaluinya kurang dari 2,5 tahun maka tidak dihitung sebagai satu periode,” terang dia.

 

Bahtiar menjelaskan hal itu terkait dengan gugatan pada Pasal 58 huruf o UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan bahwa masa jabatan kepala daerah maksimal hanya dua periode. Namun, di lapangan terjadi persoalan.

Mahkamah Konstitusi memang menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi MK juga memberikan tafsir seputar persoalan yang sempat mencuat di beberapa daerah itu yang tegas ditelah diputus melalui Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009.

Oleh: sapto firmansis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.