PESAWARAN-(PeNa), Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pesawaran segera memberikan tanda khusus kepada rumah yang menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Rencana tersebut diungkapkan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona pada gelaran Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) kecamatan yang sudah dilangsungkan di empat wilayah.
“Kedepan kita rencanakan akan memasangkan stiker atau tanda lain pada setiap rumah yang menerima manfaat PKH dan BPNT. Dan wacana ini masih kita proses, mudah-mudahan segera kita realisasikan seperti dibeberapa kabupaten lain,” kata Bupati Dendi Ramadhona, Rabu (26/02/2020).
Menurutnya, pemasangan tanda khusus tersebut dimaksudkan agar bantuan dapat diterima pada yang tepat sasaran.
“Jadi,nantinya kalau yang masih menerima bantuan PKH atau BPNT namun kondisi perekonomiannya sudah tidak layak lagi mendapatkan maka akan dinilai oleh masyarakat sendiri. Mudah-mudahan, nanti mereka sadar dan tidak mau menerima bantuan tersebut sehingga bisa dialihkan atau diganti dengan masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan,” ujar dia.
Untuk diketahui, sebelumnya Kementerian Sosial menargetkan satu juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) lulus menjadi keluarga sejahtera pada 2020.
“Target graduasi untuk KPM PKH/BPNT di 2020 sebanyak satu juta keluarga,” kata Menteri Sosial Juliari P Batubara beberapa waktu lalu.
Menteri Sosial optimistis target tersebut bisa dicapai karena target graduasi 800 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) PKH tahun 2019 sudah terlampaui. Hingga November 2019, Kementerian Sosial mencatat sudah ada 1,2 juta KPM PKH yang lulus dari program bantuan sosial tersebut.
Selama 2015 hingga 2019, Kementerian Sosial mencatat sebanyak 1.742.917 KPM PKH dinyatakan telah lulus atau keluar dari program karena kesejahteraannya meningkat.
Menurut data pemerintah, angka kemiskinan saat ini tercatat 9,14 persen dengan jumlah penduduk miskin 25,14 juta jiwa. Sepertinya, pemerintah terus bekerja menurunkan angka kemiskinan menjadi sembilan persen sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024.
“Upaya yang dilakukan antara lain dengan tetap melanjutkan program yang ada, karena saya kira program Kemensos seperti PKH dan BPNT sudah berjalan baik,” kata dia.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi penerima manfaat PKH yang sudah dinyatakan lulus.
Oleh: sapto firmansis
