Jumri dengan rumah yang ditempati belum pernag mendapat bantuan apapun dari pemerintah setempat. Foto PeNa Sapto Firmansis |
GEDONG TATAAN (PeNA)-Warga miskin diwilayah Kabupaten Pesawaran butuh kepastian masuk data base. Ini dimaksudkan agar bantuan dari pemerintah dapat mengena dan dirasa tepat sasaran.
“Tahun 2017 ini kan kita ada bantuan bedah rumah dari Dinas PERA, dan akan saya cek namanya Jumri ini sudah dimasukkan atau belum untuk mendapatkan bantuan bedah rumah ini. Kalo memang belum, akan kita masukan namanya untuk dapat bantuan bedah rumah ini,” kata dia, Kamis (19/1).
Menurut Dendi, tidak masuknya Jumri dalam data PKH yang ada dikabupaten Pesawaran, karena namanya memang tak ada dalam data base pusat. Dan sampai saat ini, belum diketahui apa penyebabnya, apakah aparatur desanya yang kurang akurat dalam memberikan data atau ada hal lainnya.
“Kita tidak bisa menyalahkan atau membenarkan salah satu pihak. Karena bisa saja, desa tidak memberi data akurat atau pihak PKH nya yang nggak mengecek lagi ke lapangan, sehingga namanya tak terinput atau masuk ke database pusat,” terangnya.
Menurutnya, karena tidak akuratnya data-data dan nama-nama warga yang layak mendapat bantuan di data base, menjadikan banyak pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat tidak tepat sasaran.
“Bukan hanya dia (Jumri), tapi banyak kejadian seperti itu karan banyanya data yang tidak valid. Orang kaya dapat beras miskin, sedangkan yang miskin enggak dapat. Kita akan benahi hal ini, agar segala bantuan dari pemerintah kepada masyarakat tepat sasaran,” tegas dia.
Diketahui, Jumri (47) warga Desa Pujorahayu, Kecamatan Negeri Katon tersebut mengaku kecewa karena tak mendapatkan bantuan bedah rumah Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementrian Sosial (Kemensos), maupun program beras Miskin) Raskin. Hal tersebut sempat disampaikan ke Presiden Jokowi melalui surat tulisan tangannya yang dikirim beberapa waktu lampau. sapto