BANDAR LAMPUNG – (PeNa), Dunia pendidikan di Provinsi Lampung memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menghadirkan sejumlah terobosan besar yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Kepala Disdikbud Lampung, Thomas Amirico, menegaskan bahwa langkah ini merupakan jawaban atas berbagai keluhan warga sekaligus upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan di daerah.
Salah satu kebijakan penting yang kini menjadi perhatian adalah penghapusan uang komite di tingkat SMA dan SMK. Selama ini, pungutan tersebut kerap dinilai membebani orang tua, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
“Banyak warga yang mengeluhkan bahwa sumbangan komite tidak berbanding lurus dengan peningkatan kompetensi anak-anak mereka. Sumbangan itu lebih banyak digunakan untuk infrastruktur, bukan pengembangan sumber daya manusia,” ujar Thomas dalam podcast bersama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Bandar Lampung.
Atas dasar itulah, Gubernur Lampung mengambil langkah tegas untuk menghapus uang komite. Sebagai gantinya, biaya operasional sekolah akan ditopang sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Thomas menambahkan, dukungan anggaran tersebut mulai digulirkan tahun depan agar proses belajar mengajar tetap berjalan tanpa memberatkan wali murid. “Pro dan kontra pasti ada, tetapi kebijakan ini lahir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain pungutan sekolah, persoalan lama yang juga mendapat perhatian serius adalah penahanan ijazah siswa. Disdikbud mencatat sebelumnya ada puluhan ribu ijazah yang tertahan akibat kendala administrasi. Namun, masalah itu kini sudah tuntas.
“Sebanyak 23 ribu ijazah sudah dibagikan. Ini kebijakan langsung dari Pak Gubernur sebagai bentuk kepedulian pada hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang layak,” ungkap Thomas.
Tak berhenti di situ, Disdikbud Lampung juga mulai melakukan perbaikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sering menimbulkan polemik setiap tahun ajaran baru.
Jika sebelumnya seleksi siswa lebih banyak bertumpu pada zonasi, kini pemerintah daerah menambahkan jalur prestasi berbasis teknologi. “Kami gunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dan penilaian rapor yang lebih objektif. Ini untuk memastikan nilai yang ada benar-benar linier dengan kemampuan siswa,” jelas Thomas.
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan mampu menekan praktik titip-menitip maupun rekayasa nilai yang tidak sesuai dengan kemampuan. “Pertarungannya sekarang ada pada kemampuan siswa. Kalau ingin masuk sekolah unggulan, mereka harus belajar sungguh-sungguh. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan titipan,” katanya.
Thomas menegaskan bahwa rangkaian pembenahan ini tidak hanya menjawab persoalan teknis, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang untuk menyiapkan generasi muda Lampung yang lebih berkualitas. “Pendidikan adalah investasi. Kita ingin memastikan investasi itu tepat sasaran, tidak memberatkan masyarakat, dan benar-benar menghasilkan sumber daya manusia yang unggul,” tutupnya.
