BANDAR LAMPUNG – (PeNa), Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi TA 2026 resmi dimulai di wilayah hukum Kodam XXI/Raden Inten. Kegiatan ini diarahkan memperkuat disiplin, kepatuhan hukum, serta profesionalisme prajurit dan PNS TNI.
Operasi tahun ini mengusung tema “TNI Prima, Taat Hukum, Berdaulat, Indonesia Maju”. Pelaksanaan kegiatan menekankan pendekatan edukatif guna meningkatkan kualitas petugas sekaligus kesadaran hukum subjek yang diperiksa di lapangan.
Panglima TNI Agus Subiyanto, melalui Kasdam XXI/Raden Inten Brigjen TNI Andrian Susanto, menegaskan operasi ini melanjutkan langkah pencegahan sekaligus penindakan pelanggaran hukum di lingkungan TNI secara terukur.
“Tema ini harus menjadi pedoman sekaligus komitmen seluruh prajurit dalam melaksanakan tugas menjaga kehormatan diri, satuan, dan institusi TNI,” ujar Brigjen TNI Andrian Susanto saat membacakan amanat Panglima TNI.
Fokus Penindakan dan
Tantangan Siber
Data pelaksanaan 2025 menunjukkan tren pelanggaran menurun dibanding 2024. Operasi Gaktib turun dari 456 menjadi 432 pelanggaran, sementara Operasi Yustisi merosot dari 925 menjadi 549 perkara.
Meski tren membaik, Panglima TNI meminta jajaran tak lengah. Kemampuan Polisi Militer perlu diperkuat menghadapi tantangan teknologi, khususnya kejahatan siber dan penyalahgunaan media sosial yang berpotensi merusak citra institusi.
“Kemampuan alat peralatan serta sarana prasarana teknologi informasi harus dioptimalkan guna mempercepat proses penanganan perkara pidana secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Amanat tersebut juga memuat enam penekanan bagi Polisi Militer, termasuk bekerja dengan niat ibadah, memegang Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, serta mengedepankan deteksi dini dan reaksi cepat.
Operasi turut mendorong penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum lain guna mencegah gesekan di lapangan.
Prajurit diminta menjaga soliditas, menghindari arogansi, dan bekerja integratif bersama komponen bangsa.
“Adaptif dan fleksibel dalam pelaksanaan tugas dengan mengoptimalkan pembinaan teknis di tengah masyarakat,” pungkasnya dalam penekanan terakhir amanat tersebut.
Kegiatan ini ditargetkan menjaga prajurit di Lampung tetap berada dalam koridor hukum, sekaligus menopang agenda modernisasi TNI menuju Indonesia Maju.
