LAMPUNG TENGAH (PeNa) – Dugaan praktik setoran 15% dari dana Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah semakin mengarah pada dugaan adanya pola permintaan uang yang melibatkan oknum di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Perkembangan terbaru datang dari salah satu SMP di Kecamatan Trimurjo. Pengakuan beberapa guru sekolah tersebut mengungkap bahwa penyerahan uang kepada pihak dinas bukan merupakan keputusan maupun lahir dari kesepakatan. Keputusan itu disebut murni diambil secara personal oleh kepala sekolah setelah adanya permintaan dari pihak dinas.
Keterangan ini membuka dimensi baru: kepala sekolah diduga menjadi jalur penyerahan uang, sementara dana yang diserahkan merupakan anggaran negara yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk pembangunan fasilitas pendidikan.
Dari Pencairan 70% hingga Dugaan Setoran
Dalam perkembangan yang diungkap melalui keterangan sekolah tersebut, pola penyerahan uang diduga berkaitan dengan pencairan dana tahap pertama sebesar 70%. Setelah dana APBN tersebut masuk ke rekening sekolah, muncul permintaan setoran sebesar 15% kepada pihak dinas.
Kepala sekolah kemudian mengambil keputusan menyerahkan uang tanpa persetujuan maupun mandat panitia pembangunan. Pola ini patut didalami karena memperlihatkan dugaan mekanisme yang tidak berkaitan dengan kebutuhan teknis pembangunan. Kepala sekolah diduga menjadi penghubung sekaligus pihak yang melakukan penyerahan, sementara panitia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan tidak dilibatkan dalam keputusan tersebut.
Modus, Motif, dan Pertanggungjawaban Hukum
Besaran 15% yang dikaitkan dengan pencairan dana, dugaan instruksi melalui komunikasi personal, serta penyerahan uang secara tunai menjadi rangkaian yang perlu diuji sebagai pola permintaan setoran.
Motif di balik permintaan tersebut juga harus dibongkar. Apakah uang dikumpulkan untuk kepentingan pribadi, dibagikan kepada pihak tertentu, atau terdapat pola pengumpulan dana yang melibatkan lebih dari satu pejabat?
Secara hukum, apabila terbukti terdapat permintaan uang dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan jabatan, perbuatan tersebut dapat diuji melalui ketentuan Pasal 12 huruf e UU Tipikor tentang pemerasan dalam jabatan. Sementara penggunaan dana bantuan di luar peruntukannya juga harus ditelusuri dari aspek pertanggungjawaban keuangan negara.
Pengakuan salah satu SMP di Kecamatan Trimurjo menjadi penting karena memisahkan tanggung jawab pelaksana pembangunan dari keputusan penyerahan uang. Penyidik harus menguji siapa yang menginisiasi permintaan, siapa yang menentukan persentase, siapa yang menerima, serta bagaimana uang tersebut akhirnya dikuasai.
Kini, penyidikan Kejati Lampung dituntut tidak berhenti pada kepala sekolah yang menyerahkan uang ataupun pejabat yang diduga menerima setoran. Rantai permintaan dan aliran uang harus dibongkar hingga ke pihak yang berada di balik mekanisme tersebut.
Sebab, jika benar pencairan dana revitalisasi sebesar 70% diikuti kewajiban setoran 15%, maka program yang semestinya membangun sekolah justru diduga dijadikan ladang pungutan oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan birokrasi pendidikan.Red






