Diduga Diam-Diam Dilemahkan DPR, ICW Bongkar 3 Celah Fatal UU Perampasan Aset!

JAKARTA (PeNa) – Pengesahan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) memicu penolakan keras dari masyarakat sipil. ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset—termasuk Auriga, Kaoem Telapak, PSHK, SAKSI FH Universitas Mulawarman, dan TII—menyebut regulasi tersebut mengalami pelemahan substansi dan melabelinya sebagai “RUU Perampasan Aset Palsu”.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menegaskan bahwa naskah yang disahkan parlemen melenceng dari semangat awal pemberantasan korupsi.
“Oleh karenanya kami berpendapat, undang-undang perampasan aset hari ini adalah undang-undang perampasan aset yang palsu, bukan undang-undang yang sejatinya telah dibahas sebagaimana draf di tahun 2023 lalu,” ujar Ibrahim.

Tiga Celah Utama yang Disoroti

ICW dan koalisi memaparkan tiga poin kritis yang dinilai melemahkan fungsi pemiskinan koruptor: Penghapusan pasal kekayaan tidak wajar (Illicit Enrichment)
Aturan perampasan harta pejabat yang nilainya tidak sepadan dengan penghasilan sah (sebelumnya di Pasal 5 ayat 2 draf 2023) dihilangkan. Ibrahim menyatakan, “Tanpa pasal ini, harta pejabat yang janggal tetap aman selama belum ada perkaranya”. Ambang batas aset tanpa putusan pidana juga dinaikkan dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar.

Dinilai tidak menjangkau korupsi masa lalu. Dijelaskan, penerapan asas non-retroaktif (Pasal 72) dan penundaan masa berlaku (Pasal 74) membuat undang-undang ini tidak dapat menjerat aset hasil kejahatan ekonomi atau korupsi sebelum pengesahan.

Yang terakhir terkait sentralisasi kelembagaan di bawah presiden
Pengaturan badan pengelola aset dan dewan pengawas tidak lagi independen dalam undang-undang, melainkan diserahkan kepada Presiden lewat Perpres (Pasal 53, 61, dan 67).

Proses Tertutup dan Langkah Hukum Lanjutan

Koalisi juga menyoroti cacat formil karena pemerintah dan DPR tidak membuka naskah terbaru kepada publik. “Harusnya DPR dan pemerintah itu mempublikasikan terlebih dahulu sehingga masyarakat punya hak untuk menyampaikan masukan,” ujar Ibrahim.

Setelah somasi tanggal 13 November 2026 diabaikan, koalisi melaporkan pimpinan DPR dan Komisi III ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) serta membuka opsi mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Red

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *