Revitalisasi Sekolah atau Ladang Upeti?

Dugaan setoran dana pendidikan mencuat, pengawasan negara dipertanyakan. Anggaran pendidikan bukan ladang upeti. Dan pengawasan negara tidak boleh hanya hadir setelah uang diduga berpindah tangan.

Oleh Agus Hermanto Madrim

LAMPUNG (PeNa)  – Anggaran negara digelontorkan untuk memperbaiki ruang kelas, membangun fasilitas pendidikan, dan memastikan anak-anak mendapatkan lingkungan belajar yang layak. Namun, di tengah besarnya anggaran Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026, justru muncul dugaan praktik setoran uang dari sekolah kepada oknum di lingkungan birokrasi pendidikan.

Pertanyaan yang lebih mengusik bukan sekadar berapa persen uang yang diduga diminta, melainkan bagaimana dugaan praktik tersebut bisa mencuat di sejumlah daerah tanpa lebih dahulu terdeteksi oleh sistem pengawasan?

Di Lampung Tengah, persoalan ini bahkan telah masuk ke ranah penyidikan. Kejaksaan Tinggi Lampung mengungkap indikasi permintaan setoran 10–15 persen dari sejumlah kepala sekolah. Penyidik telah melakukan penggeledahan, penyitaan dokumen dan barang bukti elektronik, serta menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Sebanyak 83 kepala satuan pendidikan juga diberitakan telah diperiksa.

Di luar Lampung Tengah, pemberitaan mengenai dugaan setoran juga mencuat di Lampung Barat dan Pesisir Barat, meskipun status dan tingkat pembuktiannya belum sama. Dugaan tersebut belum boleh dianggap sebagai tindak pidana yang terbukti. Namun, kemunculannya cukup menjadi alasan bagi lembaga pengawasan untuk melakukan pemeriksaan dan pemetaan risiko secara lebih luas.

Jika dugaan itu benar, persoalannya bukan lagi sekadar perilaku oknum. Ada kemungkinan celah pengawasan yang dimanfaatkan untuk menggerogoti program yang seharusnya sepenuhnya berorientasi pada kepentingan pendidikan.

Program Swakelola, Bukan Ruang untuk Meminta Setoran

Program revitalisasi 2026 merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan. Instruksi tersebut mengamanatkan identifikasi kebutuhan, pelaksanaan program, serta pemetaan dan mitigasi kendala dalam pelaksanaannya.

Kemendikdasmen juga menyatakan bahwa program revitalisasi 2026 menjangkau 35.769 satuan pendidikan dengan skema swakelola, didukung anggaran sekitar Rp26 triliun. Artinya, pelaksanaan program dirancang agar kebutuhan pembangunan ditangani melalui mekanisme yang melibatkan satuan pendidikan, bukan menjadi ruang bebas bagi pihak luar untuk mengambil keuntungan.

Petunjuk teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 menekankan prinsip efektif, efisien, transparan, partisipatif, serta pertanggungjawaban melalui laporan berkala, laporan akhir, dan dokumentasi fisik maupun administrasi. Juknis juga menempatkan pengawasan APIP dan lembaga terkait sebagai bagian dari pengendalian program.

Dengan kerangka tersebut, dugaan adanya permintaan setoran kepada kepala sekolah harus diuji secara serius. Apabila pejabat atau pihak yang memiliki pengaruh atas pelaksanaan program meminta uang dengan memanfaatkan jabatan, maka praktik tersebut bertolak belakang dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi dasar pelaksanaan bantuan.

Ancaman Pidana: Bukan Sekadar Pelanggaran Administrasi

Dari sisi hukum, terdapat sejumlah ketentuan yang patut menjadi perhatian penyidik apabila bukti dan unsur perbuatannya terpenuhi.

Pertama, Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini mengatur pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, maupun melakukan pekerjaan bagi dirinya.

Pasal ini relevan untuk diuji apabila terdapat bukti bahwa kepala sekolah diminta menyerahkan sejumlah uang karena tekanan jabatan, ancaman, atau ketergantungan terhadap kewenangan pejabat tertentu.

Kedua, Pasal 12B UU Tipikor tentang gratifikasi. Ketentuan ini dapat ditelaah apabila terdapat pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun, unsur dan mekanisme pembuktiannya harus diperiksa secara khusus; tidak setiap pemberian otomatis merupakan gratifikasi yang dipidana.

Ketiga, Pasal 603 dan Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sejak 2 Januari 2026, kedua ketentuan tersebut menjadi rujukan untuk tindak pidana memperkaya diri secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara serta penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Ketentuan ini relevan apabila penyidikan menemukan unsur kerugian negara dan hubungan kausal yang disyaratkan undang-undang.

Keempat, ketentuan penyertaan dalam tindak pidana. Apabila ditemukan adanya pihak yang menginisiasi, memerintahkan, membantu, atau turut menjalankan permintaan setoran, peran masing-masing harus diuji berdasarkan aturan penyertaan dalam KUHP yang berlaku. Dengan demikian, penyidikan tidak boleh berhenti hanya pada orang yang menerima uang secara langsung.

Penerapan pasal-pasal tersebut tetap bergantung pada waktu perbuatan, kedudukan pelaku, bukti, dan terpenuhinya unsur pidana. Penyerahan uang saja belum otomatis membuktikan pemerasan atau kerugian keuangan negara.

Berapa Besar Potensi Uang yang Harus Ditelusuri?

Untuk menggambarkan skala risiko, dapat dibuat simulasi sederhana. Apabila diasumsikan terdapat 600 sekolah penerima bantuan di tiga kabupaten dan masing-masing menyerahkan Rp150 juta, maka potensi uang yang berpindah mencapai Rp90 miliar.

Angka itu semata-mata simulasi, bukan fakta jumlah sekolah yang menyetor maupun uang yang telah terkumpul. Jumlah sebenarnya harus dihitung berdasarkan daftar penerima bantuan, keterangan sekolah, bukti transaksi, dan hasil penelusuran penyidik.

Namun, simulasi tersebut memperlihatkan mengapa dugaan ini tidak boleh diperlakukan sebagai persoalan kecil. Jika pola setoran benar terjadi secara terstruktur, potensi nilainya dapat sangat besar dan berdampak langsung pada kualitas pekerjaan serta manfaat anggaran pendidikan.

Di Mana Inspektorat, BPKP, dan Pengawasan Kementerian?

Di titik inilah pengawasan negara perlu diuji. Inspektorat daerah, Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen, dan BPKP memiliki fungsi pengawasan internal sesuai kewenangannya. BPK menjalankan pemeriksaan eksternal atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sementara itu, kejaksaan, kepolisian, dan KPK menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing.

Munculnya dugaan di beberapa daerah seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pemeriksaan lintas wilayah. Bukan hanya memeriksa laporan pertanggungjawaban dan kesesuaian fisik bangunan, tetapi juga menelusuri kemungkinan permintaan uang, aliran dana, hubungan antara pejabat dinas dan pihak sekolah, serta dugaan pengondisian penyedia.

Kejati Lampung perlu didorong menjelaskan apakah penanganan perkara Lampung Tengah akan dikembangkan dengan menelusuri kemungkinan pola serupa di daerah lain. Polda Lampung, BPKP Perwakilan Lampung, inspektorat daerah, dan Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen juga patut dimintai penjelasan mengenai langkah pengawasan yang telah dilakukan.

Sebab, pengawasan yang efektif tidak semestinya baru bergerak setelah muncul penggeledahan, pemeriksaan saksi, atau pemberitaan media.

Persoalan ini harus dibongkar sampai ke akar. Siapa yang meminta, siapa yang menerima, siapa yang menjadi perantara, bagaimana uang bergerak, dan mengapa sistem pengawasan tidak lebih dahulu mendeteksinya?

Jangan sampai program yang dirancang untuk memperbaiki sekolah justru berubah menjadi kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan dari anggaran pendidikan.

Jika dugaan setoran hanya berakhir pada penindakan beberapa oknum tanpa membongkar pola, jaringan, dan celah pengawasannya, maka negara mungkin berhasil menghukum pelaku, tetapi belum tentu berhasil mencegah praktik yang sama terulang.

Anggaran pendidikan bukan ladang upeti. Dan pengawasan negara tidak boleh hanya hadir setelah uang diduga berpindah tangan.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *