Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto hari ini berbicara di hadapan Presiden Joko Widodo dalam acara Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2017 di Istana Negara, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Wiranto sadar diri saat berpidato, yang durasinya tidak boleh lebih dari 7 menit.
Dalam pidatonya, Wiranto menyampaikan beberapa hal tentang evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan. Evaluasi itu dilakukan terkait dengan rencana aksi pada 2017.
Wiranto membuka pidatonya dengan menyapa Presiden, beberapa menteri, petinggi TNI-Polri, dan kepala daerah. Selanjutnya, dia menyampaikan beberapa laporan mengenai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2015 dan 2016.
“Kami akan melaporkan evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan pada 2016. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada 2015 kebakaran hutan dan lahan berdampak cukup serius terhadap pembangunan nasional. Namun kita perlu bersyukur kebakaran hutan dan lahan pada 2016 mengalami penurunan drastis dibanding tahun berikutnya,” kata Wiranto di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/1/2017).
Selanjutnya, Wiranto menjelaskan soal pemantauan jumlah titik api dari satelit; dampak kebakaran hutan pada sisi sosial, ekonomi, dan politik; serta soal partisipasi para pemangku kepentingan untuk bertindak mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan tersebut.
“Keberhasilan penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan oleh para pihak baik di pusat dan daerah yang melibatkan TNI, Polri, LSM, perusahaan, dan masyarakat. Keberhasilan yang telah dicapai itu tidak hanya terbatas pada upaya-upaya di atas, tapi juga didukung iklim La Nina, yang memperpanjang musim hujan di beberapa kawasan,” jelas Wiranto.
Selanjutnya, Wiranto juga menjelaskan tentang kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan tersebut, dari tidak adanya anggaran hingga peran masyarakat dalam bencana kebakaran hutan tersebut.
“Di beberapa daerah, dengan kurangnya penjelasan kepada masyarakat, petugas masih mengalami penolakan dari masyarakat yang lebih mengutamakan kepentingan mereka,” katanya.
Di akhir pidatonya, Wiranto menyinggung perihal aturan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait dengan durasi pidato menteri di hadapan Presiden yang tidak boleh lebih dari 7 menit. Wiranto berharap penjelasan yang diberinya itu tidak melebihi batas yang ditetapkan.
