BANDARLAMPUNG (PeNa)- Sejumlah dugaan penyimpangan di Dinas Bina Marga (DBM) Provinsi Lampung dari dugaan uang setoran sampai pembagian paket, dinilai sudah menjadi sistem yang terstruktur dan masif.
Alih-alih Pemprov mampu membenahi pembangunan infrastruktur yang ada justru kualitas pekerjaan semakin tidak berorientasi pada kualitas.
“Jalan mulus menjadi target pemerintahan Ridho-Bachtiar, artinya pembangunan infrastruktur menjadi skala prioritas guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi yang terjadi justru Satker yang memiliki tanggung jawab dalam pembenahan infrastruktur yakni DBM justru tidak mampu menerjemahkan keinginan Pemerintahan saat ini, sejumlah persoalan justru mengemuka,”tegas Akademisi Unila, Yusdianto, Selasa (20/6).
Dikatakannya,kinerja pemerintahan Ridho-Bachtiar terutama masalah infrastruktur sedang menjadi sorotan publik. Namun dengan adanya sejumlah dugaan penyimpangan justru semakin menambah preseden buruk dan mementahkan ekspektasi masyarakat akan adanya pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
“Mau tidak mau nama Gubernur dan Wakil Gubernur juga menjadi taruhan, janji pemerintahan keduanya terkait pembangunan infrastruktur justru akan menjadi cemooh masyarakat dengan adanya ulah oknum DBM,” tandasnya.
Seharusnya,kata Yusdianto Gubernur mengambil langkah tegas dan bila perlu memberhentikan oknum DBM dari jabatannya saat ini.
” Daripada nanti rusak semua, sebaiknya Gubernur ganti saja oknum -oknum itu, meskipun itu kadis atau Sekdis jika tidak mampu mendukung program pemerintah ya lebih baik di ganti,”tegasnya.
Sebelum diberitakan,-Tidak hanya kualitas pembangunan yang menjadi pertaruhan, nama gubernur juga menjadi tersandera dengan atas dugaan setoran proyek yang disinyalir melibatkan Sekretaris Dinas Bina Marga (DBM) Rony Witono dengan beberapa oknum dinas yang menjadikan anggaran kegiatan sebagai bancakan.
“Gubernur harus tegas, ambil langkah minimal klarifikasi atau amputasi itu sudah jelas jika memang ditemukan adanya bancakan anggaran pada dinas tersebut,” kata Akademisi Unila Yusdianto Alam.
Sepanjang tidak ada ketegasan dari pemimpin daerah, maka budaya oknum tidak menutup kemungkinan akan menjadi budaya masal di Lampung. “Harus sesegera mungkin. Kalau gubernur berani mengambil langkah itu adalah satu pelajaran untuk transparansi anggaran dan good governence. Gubernur juga harus sadar, ini yang tersandera adalah pembangunan Lampung yang ada ditangan segelintir orang. Evaluasi dan beri sanksi jika memang benar,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan,dugaan setoran proyek di Dinas Bina Marga Provinsi Lampung terus menuai atensi publik, sejumlah kasus yang muncul dipermukaan merupakan sinyalemen jika proses lelang hanya gugur kewajiban, pasalnya pemilik setoran yang dipastikan akan memenangkan tender.“ Soal setoran proyek itu kan masalah klasik yang memang sudah tidak aneh lagi, coba tanya rekanan ada tidak yang mendapatkan proyek itu gratis, saya yakin rekanan pasti akan menjawab tidak. Terkait dugaan Sekdis DBM yang diduga menerima uang setoran, bukna lagi hal baru, saya pun sering mendengar.Ini yang sebenarnya merusak mental bangsa dan tidak mendidik. Sah-sah saja jika mau mendapatkan pekerjaan di DBM namun alangkah lebih baik dengan cara-cara yang fair sebagaiamana yang telah di atur dalam undang-undang,”tegas Charles saat dihubungi melalui sambungan telepon,Rabu (14/6).
Dia menambahkan ,adanya mafia proyek di DBM akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan dan pada akhirnya memicu peluang terjadi kerugian negara. Pihak-pihak terkait seperti Inspektorat, DPRD menurutnya harus segera mengambil langkah tegas dengan adanya pengkondisian proyek yang diduga di koordinir oleh Sekdis DBM.
“ Tiap tahun selalu saja ada keluhan dari rekanan yang tidak mendapatkan proyek tapi sudah setor, ada juga yang diberikan paket namun tidak sesuai dengan nilai setoran yang diberikan. Hal yang mustahil jika Gubernur, Inspektorat bahkan Legislatif tidak mengetahui, semestinya persoalan itu harus segera disikapi dan tegas, kalau dibiarkan, kita jangan pernah berharap pekerjaan proyek itu akan berkualitas jika yang mengerjakan rekanan yang mendapatkan proyek dengan cara tidak fair,”ucapnya.
Dilanjutkan, saat ini Matala sedang mengumpulkan data dari sejumlah rekanan yang diduga telah memberikan setoran kepada Rony dan beberapa oknum DBM.
“ Jika telah lengkap akan kita laporkan ke Kejati, saat ini beberapa bukti kuitansi telah kita dapatkan dugaannya hampir semua bukti itu mengarah ke Rony, atas jika sudah lengkap baru kita laporkan secara resmi,”tegasnya.
Sementara Rony Witono ketika dikonfirmasi melalui pesan Whats App enggan berkomentar saat disinggung persoalan tersebut.
“ Lo kalo mau nanyaian masalah berita itu gua gak mau,”tulis Rony dalam pesannya.(BG).
