PDI Perjuangan Dorong Kader Advokasi Rakyat

Kepala Biro Penugasan Badiklatpus DPP PDI Perjuangan, Bambang Suryadi Saat Memberikan Materi Pada Peserta Diklat, Minggu 19 Desember 2016

BANDARLAMPUNG (PeNa)-Guna mewujudkan cita-cita politik seluruh kader Partai PDI Perjuangan dituntut untuk mampu bekerja bersama rakyat dalam dalam konteks untuk ikut menyelesaikan masalah bangsa. Dengan adanya kaderisasi diharapkan dapat meningkatkan disiplin partai dan menjalankan tanggung jawab dari perwujudan politik yang beradab,demikian disampaikan Kepala Biro Penugasan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat (Badiklatpus) DPP PDI Perjuangan, Bambang Suryadi usai memberikan materi pada peserta diklat kader madya DPD PDI Perjuangan Lampung,Bumi Kedaton, Bandar Lampung, Minggu (18/12).

“ Mewujudkan cita-cita politik harus dengan semangat kebersamaan, selaku kader partai memiliki tanggung jawab dalam membela dan mengadvokasi kepentingan rakyat. Oleh sebab itu kader harus memiliki semangat juang tinggi dalam mewujudkan Trisakti Bung Karno,”tegas Bambang.

Dia mengatakan, usai mengikuti diklat madya, kader akan terjun langsung ke masyarakat selama tiga bulan untuk menginventarisir persoalan  yang tengah terjadi di masyarakat, hal itu dilakukan agar kader mampu merasakan langsung kehidupan sosial ‘wong cilik’.

“ Sebelum terjun langsung, kader selama dua hari akan melakukan inventarisasi data terlebih dahulu. Setelah itu pada Bulan Februari 2017 mendatang 107 peserta diklat madya ini resmi hidup bersama dengan masyarakat kecil, agar kader merasakan langsung kehidupan dan dinamika social yang terjadi serta dialami masyarakat kecil,”urainya.

Bambang menegaskan, partai tidak memandang status sosial kader yang akan di terjunkan ke lapangan meskipun hampir sebagian peserta adalah Anggota DPRD Kabupaten dan Provinsi, kebijakan partai tetap mewajibkan bahwa selama tiga itu peserta diklat harus mengimplementasikan apa yang telah di pelajari selama pelatihan.

“ Selama mengikuti diklat madya ini, status sosial yang disandang kader harus dilepas, meskipun kepala daerah atau anggota DPRD sekalipun tidak ada perlakuan beda semua sama. Jangan lupa mereka menjadi Bupati ,Gubernur dan Legislator melalui partai, oleh sebab itu ketika terjun langsung selama tiga bulan mereka harus tinggal satu rumah dengan masyarakat kecil, tidak ada pilih-pilih meskipun Ketua DPRD ya tetap saja harus tinggal satu rumah, ini bentuk pengabdian kader kepada masyarakat,”kata Sekretaris Komisi I DPRD Lampung.

Terjun ke masyarakat selama tiga bulan, sebagai bentuk tanggung jawab kader untuk tetap terus berpihak pada kaum marhaen sebagai kekuatan produksi nasional yang menopang jalannya sistem ekonomi kerakyatan sebagaimana yang diamanatkan dalam tujuh sikap politik kongres PDI Perjuangan IV 2015 lalu.

“ Sesuai hasil kongres tahun lalu, PDI Perjuangan berkomitmen dan bertekad melawan kemiskinan dan mencegah berbagai bentuk penghisapan guna melindungi warga Negara Indonesia. Oleh karena itu kewajiban kader untuk hidup bersama masyarakat kecil adalah sebagai bentuk dari keberpihakan partai pada kaum marhaen yang kita ketahui sebagai kekuatan produksi nasional dalam menopang jalannya sistem ekonomi kerakyatan,”terangnya.

Ditambahkan, sertifikat kelulusan kader akan diberikan sesuai dengan hasil penilaian selama mengikuti diklat madya dan evaluasi dari tiga bulan tersebut.

“ Terkait sertifikat kelulusan, partai sangat selektif. Penilaiannya dari diklat madya empat hari ini serta evaluasi selama tiga bulan tinggal bersama masyarakat yang menjadi acuan kita. Jadi tidak ada kemudahan yang kita berikan, jika memang penilaian kita kader itu tidak layak mendapat sertifikat madya, maka tidak kita luluskan,”tegas Wakil Ketua Kaderisasi dan Organisasi DPD PDI Perjuangan Lampung.

Terpisah, Ketua DPD PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran, M.Nasir mengakui adanya diklat madya selama empat hari itu mampu menggembleng disiplin kader selain itu semangat kebersamaan antar peserta pelatihan semakin menguatkan tekad dalam mengimplementasikan dan mewujudkan cita-cita politik partai dan Trisakti Bung Karno.

“Selaku kader memang dituntut dan bertanggungjawab memperjuangkan cita-cita politik partai, diklat ini tentunya sangat bermanfaat untuk meningkatkan kedisiplinan dan komitmen kader dalam memperjuangkan kaum marhaen,”ujar Ketua DPRD Pesawaran.
Disinggung kesiapan terjun kelapangan selama tiga bulan, Nasir mengaku siap karena itu merupakan bagian dari pengabdian kader kepada rakyat.

“ Bagiamana kita bisa mengetahui persoalan yang ada ditengah masyarakat jika kita tidak terjun langsung. Dan kami memang harus  menanggalkan status sosial masing-masing siapapun itu tanpa terkecuali,”singkatnya.(RLS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *