DPP Golkar Bentuk Tim Investigasi Usut Arinal

BANDARLAMPUNG (PeNa)-DPP Partai Golkar  akan menyikapi sejumlah penolakan dan masalah yang terjadi di internal DPD I Lampung  terkait laporan Forum Silaturahmi Penyelamat Kewibawaan Partai (FSPKP)mengenai dugaan pelanggaran dan mengabaikan peraturan organisasi oleh Ketua DPD I Arinal Djunaidi.

Fungsionaris Partai Golkar Lampung Fasni Bima mengungkapkan DPP dalam waktu dekat akan mengunjungi DPD I dengan menurunkan tim investigasi atas sejumlah pelanggaran aturan dan tidak akomodatifnya Arinal dalam menyikapi aspirasi pengurus dan kader, selain itu Ia melihat jika DPP tidak segera mengambil sikap akan menjadi preseden buruk terhadap citra partai sehingga otomatis akan berpengaruh dalam konsentrasi Golkar menghadapi Pilkada dan Pileg mendatang.

“ Insya Allah dalam waktu dekat DPP akan menurunkan tim investigasi untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Arinal sejak menjabat sebagai Ketua DPD I,”jelas Fasni saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon,Kamis (27/7).

Dikatakannya, dalam pertemuan dengan DPP beberapa waktu lalu, pihaknya mendapat kepastian jika persoalan yang ada di DPD I Golkar Lampung akan segera ditindaklanjuti dengan pembentukan tim investaigasi.

“ Ya saat kami bertemu dengan beberapa pengurus DPP termasuk Sekjen Idrus Marham, tim investigasi akan segera dibentuk dan mendatangi DPD I serta Arinal untuk mengkonfrontir sejumlah persoalan itu,”tegasnya.

Fasni menegaskan, dalam waktu bersamaan datangnya tim investaigasi dari DPP Golkar, kader beringin Lampung juga akan melakukan aksi turun ke jalan dengan mendatangi Kejaksaan Tinggi Lampung dan mendesak Korps Adhyaksa transparan dalam kasus dugaan penyimpangan anggaran yang diduga melibat Arinal Djunaidi saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov).

“ Bertepatan datangnya tim investigasi DPP, kami juga akan berdemo ke Kejati Lampung agar segera mengusut tuntas kasus dugaan penyimpangan yang disinyalir melibatkan Arinal. Kami selaku kader malu, Golkar ini partai besar, mengapa justru dipimpin kader dadakan yang diragukan loyalitasnya terhadap partai, apalagi ini sedang bermasalah dengan hukum,”tandasnya.

Sebelumya diberitakan,Penolakan sejumlah kader dan fungsionaris Partai terhadap pencalonan Ketua DPD I Golkar Provinsi Lampung Arinal Djunaidi terus bergulir. Pencalonan mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) itu dinilai tidak mengacu pada Juklak DPP Partai Golkar Nomor 6 Tahun 2017.

Selain itu adanya dugaan bantuan finansial dari salah satu perusahaan gula di Lampung dalam sosialisasi pencalonan Arinal,  dikhawatirkan eksesnya berdampak secara kelembagaan sehingga sejumlah kebijakan partai yang diputuskan oleh Ketua DPD I rentan intervensi dari pengusaha tersebut.

Alhasil selain derasnya penolakan terhadap pencalonan Arinal sebagai bakal calon Gubenur, wacana agar mantan Sekdaprov itu di berhentikan dari Ketua DPD I juga menguat dalam pertemuan Forum  Silaturahmi yang digagas sejumlah kader senir dan sesepuh partai

“ Partai Golkar Lampung ini sudah tidak ada wibawa lagi dan telah tergadai dengan pengusaha yang diduga sebagai sponsor tunggal Arinal dalam mencalonkan diri sebagai Ketua DPD I serta sosialisasi pencalonannya untuk Pilgub 2018 mendatang,”jelas Fungsionaris Partai Golkar, Fasni Bima, Jum’at (21/7).

Guna merealisasikan penolakan tersebut, Fasni menegaskan pihaknya dalam waktu dekat akan merampungkan pendirian posko-posko penolakan pencalonan Arinal sebagai bakal calon Gubernur yang di calonkan dari Golkar.

“ Insya Allah beberapa hari lagi posko-posko itu rampung, paling telah hari Selasa depan posko penolakan itu telah terkondisi di semua DPD II se-Lampung,”ucapnya.

Dia menambahkan, selain aksi penolakan terhadap pencalonan Arinal itu, Fasni menguraikan dalam pertemuan Forum Silaturahmi Penyelamatan Wibawa Partai,Jum’at (21/7) di rumah Kayu menyimpulkan jika Arinal kurang memahami dalam menjalankan roda organisasi  serta tidak pernah mengakomodir aspirasi yang muncul, dan hal itu yang memicu adanya pernyataan dari forum tersebut yang meminta DPP segera mengganti Arinal dari jabatannya sebagai Ketua DPD I.

“ Pertemuan di rumah Kayu tadi telah terbentuk Forum Silaturahmi Penyelamatan Wibawa Partai, koordinatornya Indra Karyadi. Dalam pertemuan tadi sejumlah sesepuh dan fungsionaris serta kader sangat prihatin dengan kondisi partai dan kami terpangil untuk membenahi dan tidak ada solusi lain untuk menegakkan wibawa partai , Arinal harus hengkang dan kami minta DPP agar segera menggantinya,”tegasnya.

Sepanjang sejarah Partai Golkar Lampung,kata Fasni hanya di periode kepengurusan saat ini jabatan Ketua DPD I dipimpin oknum yang bermasalah serta boneka kapitalis.

“ Ini jelas sangat menurunkan citra partai, baru kali ini Ketua DPD I Golkar  dipimpin orang yang bermasalah dan hanya dijadikan sebagai kacung pengusaha. Jadi wajar saja jika Arinal lebih mendengar sang pengusaha daripada mendengarkan aspirasi dan mengkomodir apa yang diinginkan dari seluruh jajaran pengurus dan kader,”tandasnya.

Terpisah koordinator forum silaturahmi, Indra Karyadi ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat, mendelegasikan kepada Wakil Sekretaris DPD I, Subhan Effendi untuk menjelaskan pertemuan rumah kayu tersebut.

“Silahkan menghubungi saudara Subhan  untuk menanyakan persoalan tersebut,”balas Indra.

Sementara Subhan ketika dkonfirmasi melalui sambungan telepon mengungkapkan, pertemuan itu hanya sebatas silaturahmi antara jajaran pengurus DPD I, DPD II dan juga organisasi sayap partai.Kendati demikian Ia tidak menampik jika dalam pertemuan tersebut terdapat diskusi mengenai kondisi serta dinamika yang terjadi dalam tubuh partai dan beberapa wacana yang menguat adanya mufakat dalam forum itu untuk menolak pencalonan Arinal sebagai bakal calon Gubenur yang diusung dari Golkar.

“ Forum silaturahmi itu terbentuk dikarenakan menyikapi situasi politik Partai akhir-akhir ini apalgi kita akan mengahdapi sejumlah agenda besar seperti Pilgub dan Pilkada di beberapa Kabupaten.Melihat situasi saat ini banyak hal yang ditabrak dalam konteks pencalonan Arinal sebagai calon Gubernur dari partai Golkar yang tidak sesuai dengan mekanisme Juklak 06 tahun 2017,”jelas mantan Ketua DPD II Golkar Lampung Utara.

Terbentuknya forum penyelamatan partai itu menurutnya akan segera dirumuskan dan disampaikan ke DPP Partai Golkar, dan sejumlah wacana  seperti penolakan pencalonan Arinal dan permintaan agar DPP mengambil sikap dengan memberhentikan mantan Sekdaprov itu sebagai Ketua DPD I harus disikapi secara kelembagaan dan perlu langkah yang konkret mengingat hal itu adalah aspirasi yang harus diakomodir.

“ Sangat wajar jika ada aspirasi penolakan atau desakan agar DPP mengambil sikap dengan memberhentikan Arinal sebagai ketua DPD I. Tidak mungkin muncul wacana seperti itu jika tidak ada aturan  yang diabaikan atau pola kepemimpinan Arinal yang kurang memberi ruang dalam mengakomodir aspirasi kader internal. Intinya dalam partai semua ada aturan, prosedural dan mekanisme,”kata Subhan.

Ia berpendapat, dengan tidak dilaksanakannya penjaringan bakal calon Gubenur oleh Partai Golkar sangat berbanding terbalik dengan semangat paradigma baru partai yang cenderung tertutup dan tidak memberi ruang bagi calon Gubernur dari luar parati untuk berkompetisi dan bersaing secara sehat.

“ Mengapa harus takut untuk buka penjaringan, kan semua ada tahapan dan mekanisme yang telah di atur dalam Juklak 06 itu. Justru tidak adanya penjaringan, seolah kita alergi dan menutup komunikasi politik dengan calon-calon dari partai lain. Tahun 2004 saat Akbar Tanjung  sebagai Ketua DPP dilakukan konvensi untuk pencalonan sebagai capres yang bakal diusung dari partai dan nyatanya yang memenangkan Wiranto dan jika melihat kondisi DPD I Lampung ini, justru membuat langkah mundur dengan tidak membuka penjaringan calon,”urainya.

Disinggung adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi wacana penolakan dan pemberhentian Arinal itu, Subhan mengakui ada beberapa peraturan organisasi yang tidak dijalankan oleh Arinal selaku Ketua DPD I.

“ Adanya wacana yang muncul pada forum silaturahmi itu murni semata-mata untuk meluruskan dan mengingatkan tentang bagaiamana ada aturan-aturan yang harus dijalankan dalam organisasi, selain itu saya melihat ada beberapa saran sesepuh dan aspirasi kader yang tidak terakomodir dengan baik,”ujarnya.

Terkait adanya dugaan dukungan salah satu perusahaan gula di Lampung, Subhan enggan menyikapinya dengan alasan sampai dengan saat ini Arinal tidak pernah memberitahukan jika sosialisasi pencalonan itu didukung penuh oleh pengusaha tersebut.

“ Ini yang tidak kita kehendaki, justru kami mendapat informasi dari luar adanya dukungan pengusaha itu dalam sosialisasi pencalonan Arinal. Jika memang benar  mendapat bantuan dari pengusaha, ya tidak ada salahnya berkoordinasi dengan jajaran pengurus. Toh, Arinal kan mau di calonkan dari  Golkar, Saya sendiri juga belum tahu pengusaha mana yang telah memberikan dukungan finansial tersebut,”tandasnya.(BG)