Lampung Timur – (PeNa), Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) tancap gas memperkuat ekonomi berbasis komunitas di Kabupaten Lampung Timur. Fokusnya jelas: mengangkat potensi lokal agar desa lebih mandiri dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison, menegaskan pembangunan tak bisa hanya mengandalkan pendekatan dari atas.
“Kehadiran kami di Lampung Timur adalah untuk memastikan konsep ‘Perintis Berdaya’ tumbuh bersama kearifan lokal. Kita berupaya mentransformasi ketergantungan menjadi kemandirian dengan membangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh, di mana setiap local champion atau tokoh penggerak lokal menjadi pilar utamanya,” ujar Leontinus, Kamis (16/4).
Dalam agenda Dialog Bersama Deputi (DBD), Kemenko PM membuka ruang bagi pelaku usaha dan koperasi menyampaikan langsung persoalan di lapangan. Pemerintah, kata Leontinus, harus hadir sebagai pendengar agar kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran.
Ia menekankan, fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) harus menghasilkan regulasi yang inklusif dan solutif.
Program pemberdayaan ini dibangun di atas empat pilar utama: inovasi digital, literasi keuangan, penguatan kewirausahaan, dan pelindungan pekerja migran. Implementasinya diarahkan untuk memperkuat UMKM, koperasi, hingga sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyambut langkah tersebut sebagai dorongan baru bagi pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen menyelaraskan gerak pembangunan daerah dengan program pusat. Dengan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan Kemenko PM, kami yakin potensi besar pertanian dan UMKM di desa-desa kami akan berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri,” kata Ela.
Dukungan juga datang dari Koordinator Program ILO PROTECT untuk Migrasi Kerja, Sinthia Harkrisnowo. Ia menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas pekerja migran agar mampu bersaing di tingkat global.
“Kami mendukung penuh rencana aksi nasional pelindungan pekerja migran melalui peningkatan literasi digital dan keterampilan teknis agar mereka mampu bersaing secara global dengan jaminan keselamatan kerja yang mumpuni,” ujarnya.
Menutup kegiatan, Leontinus menegaskan pelindungan pekerja migran harus dimulai dari desa.
“Negara hadir untuk memastikan jaringan dukungan komunitas di desa menjadi benteng perlindungan pertama bagi pekerja migran kita, memastikan mereka berangkat dengan informasi yang benar dan pulang dengan kesuksesan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Kegiatan ini turut melibatkan akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat sipil dalam menyusun strategi penguatan ekosistem pemberdayaan yang kolaboratif dan berkelanjutan.
