Lampung Timur – (PeNa), Konflik gajah liar dan warga di sekitar Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, kembali menjadi sorotan. Masuknya Way Kambas dalam prioritas kerja sama konservasi internasional dinilai menjadi momentum penting untuk mengakhiri konflik yang selama bertahun-tahun merugikan masyarakat dan mengancam kelestarian satwa.
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyambut baik dukungan pemerintah pusat dalam penanganan konflik gajah-manusia di kawasan TNWK. Ia menegaskan, persoalan ini bukan isu baru dan selama ini kerap membebani pemerintah daerah yang berada di garis depan saat konflik terjadi.
“Apa yang bisa kami lakukan sesuai tugas dan kewenangan, sudah kami upayakan melalui berbagai program, dan kami siap berkolaborasi dan mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan pemerintah pusat saat ini,” ujar Ela, Jumat (23/1/2026).
Ela menilai, konflik gajah di Way Kambas telah berlangsung lama dan membutuhkan penanganan serius dengan sumber daya besar. Keterbatasan anggaran daerah membuat langkah mitigasi belum bisa menjangkau seluruh wilayah rawan konflik.
Tanggul Permanen Dinilai Jadi Kunci Redam Konflik Gajah Way Kambas
Menurut Ela, keterlibatan langsung pemerintah pusat menjadi krusial, terutama untuk pembangunan pembatas permanen antara kawasan konservasi dan permukiman warga. Ia mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang mendukung penyediaan sumber daya untuk proyek tersebut, sekaligus program penunjang pemulihan ekosistem.
“Pembangunan tanggul pembatas permanen ini merupakan harapan yang sejak lama disuarakan masyarakat Lampung Timur, khususnya yang berada di sekitar kawasan TNWK,” kata Ela.
Ia menjelaskan, Pemkab Lampung Timur sebenarnya telah mengambil sejumlah langkah mitigasi. Pada 2025, pemerintah daerah membangun tanggul pembatas di beberapa titik rawan konflik, termasuk di Desa Braja Asri. Selain itu, bantuan rehabilitasi lahan pertanian pascakonflik juga disalurkan kepada warga yang terdampak.
Tak hanya itu, pemerintah daerah turut menyediakan sarana siaga penghalauan gajah serta mengusulkan pembangunan jalan usaha tani bagi masyarakat yang wilayahnya kerap dilintasi satwa liar.
“Namun dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, kami optimistis penanganan konflik gajah dan manusia di Way Kambas dapat dilakukan lebih efektif dan berkelanjutan,” ucapnya.
Upaya penyelesaian konflik ini kini mendapat penguatan dari level global. Taman Nasional Way Kambas resmi masuk dalam daftar prioritas kerja sama lingkungan antara Indonesia dan Inggris.
Hal ini terungkap dalam pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Raja Inggris Charles III di Lancaster House, London.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut, Kerajaan Inggris siap mendukung perbaikan ekosistem dan pemulihan 57 taman nasional di Indonesia, termasuk Way Kambas sebagai salah satu fokus utama.
“Intinya ada kerja sama dan komitmen dari Inggris untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki ekosistem dan mendukung pemulihan 57 taman nasional di Indonesia,” ujar Teddy, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Kabinet.
Selain Way Kambas, kerja sama konservasi juga mencakup kawasan Peusangan di Aceh. Teddy mengungkapkan, kawasan seluas sekitar 90 ribu hektare itu merupakan lahan milik Presiden Prabowo yang telah diserahkan kepada negara untuk kepentingan pelestarian lingkungan.
Pengelolaannya akan dilakukan berdasarkan kajian World Wide Fund for Nature (WWF) sesuai peruntukan ekosistemnya.
Dukungan internasional ini diharapkan memperkuat perlindungan satwa kunci sekaligus menjaga keberlanjutan habitat alaminya.
Penataan kawasan tidak hanya difokuskan pada konservasi gajah, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem berdasarkan kajian lembaga konservasi.
Masuknya Way Kambas dalam prioritas kerja sama global diharapkan menjadi titik balik penanganan konflik gajah-warga yang selama ini membayangi kehidupan masyarakat Lampung Timur, sekaligus mempertegas posisi Indonesia dalam agenda pelestarian lingkungan dunia.
