JAKARTA (PeNa)- Dukungan kepada kader internal Gerakan Pramuka untuk menjabat Ketua Kwartir Nasional (Ka Kwarnas) masa bakti 2018-2023 bukan hanya berasal dari internal gerakan kepanduan, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki kepada 25 utusan kwartir daerah (kwarda) saat berkumpul di Jakarta 17-19 September merestui Prof Dr Jana Tjahjana Anggadiredja menggantikan Adhyaksa Dault di periode mendatang.
“Pemerintah ingin ketua Kwarnas adalah kader murni atau internal pramuka, perilakunya sesuai Tri Satya dan Dasa Dharma serta sosok yang mampu bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah,” ujar Ketua Kwarda Kalimantan Timur Hatta Zainal, koordinator Pramuka Sejati untuk Jana Tjahjana Anggadiredja (#Pramukasejati4JTA), dalam siaran persnya 19 September 2018.
Prof Dr Jana Anggadiredja saat ini menjadi Pembina Pramuka Penegak pada Gugudepan Kota Bekasi 02-103 (berpangkalan di SMPN 12 Kota Bekasi) dan Pelatih Pembina Pramuka di Pusat Pendidikan dan Latihan Kwartir Cabang Kota Bekasi.
Dia menjadi anggota pramuka sejak usia siaga, penggalang, penegak dan pandega. Pada tahun 1977-1980, Jana menjabat sebagai Ketua Dewan Kerja Penegak dan Pandega Jawa Barat. Lalu sebagai andalan di Kwarda Jawa Barat dan DKI Jakarta. Pada tahun 2008-2013, Jana Anggadiredja dipercaya sebagai Wakil Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.
Di pemerintahan, Jana Anggadiredja kini menjadi Tenaga Ahli Pengajar Bidang Studi Sumber Kekayaan Alam Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Profesor Riset, Bidang Spesialisasi Marine Natural Products dan Marine Phycology di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Hatta Zainal dan utusan 25 kwarda melaporkan rencana penyelenggaraan Munas Gerakan Pramuka di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 25-29 September 2018. Menurutnya, Kak Luhut Panjaitan, Kak Imam Nahrawi dan Kak Teten Masduki menilai pentingnya Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan nonformal yang membentuk karakter generasi muda.
“Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka itu pada sejumlah hal masih mengambang. Mesti diubah dan dipertegas soal adanya dukungan dana APBN dan APBD serta kepemilikan aset,” kata Luhut Panjaitan kepada #Pramukasejati4JTA di Kantor Kemenko Kemaritiman pada 18 September 2018.
Luhut Panjaitan sudah berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal dukungan dana APBN. “Ibu Menteri setuju dan sedang dicari way out-nya hingga ada revisi UU Gerakan Pramuka,” ujar Luhut yang awal tahun 1960-an menjadi anggota pandu/pramuka.
Pada pimpinan 25 kwarda itu, Luhut Panjaitan menegaskan bahwa pemerintah tidak mengambil aset Kwarnas Gerakan Pramuka untuk proyek stasiun kereta ringan atau rail light transit (LRT) di Taman Bunga Cibubur, Jakarta Timur.
“Jadi tidak benar omongan ketua Kwarnas Adhyaksa Dault bahwa pemerintah mengambil aset pramuka. Kami malah mendukung agar pramuka memiliki aset-aset untuk membantu organisasi dan pembinaan anggotanya yang tersebar di seluruh kota dan kabupaten di Tanah Air,” kata Luhut.
Pemerintah menyiapkan dana Rp 20 miliar untuk kompensasi pemakaian lahan pramuka untuk stasiun LRT dan fasilitas lainnya di Cibubur. Moda transportasi massal LRT ini adalah proyek nasional pemerintah untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jabodebek (Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi).
“Kami mendukung calon ketua Kwarnas yang berasal dari kader internal Gerakan Pramuka, dalam hal ini Kak Jana Anggadiredja,” kata Teten Masduki. Dia akan menyampaikan aspirasi dan usulan pimpinan kwarda yang tergabung dalam #Pramukasejati4JTA kepada Bapak Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) Gerakan Pramuka.
Hatta Zainal mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah. Dia mengajak ketua-ketua Kwarda lainnya untuk memilih Prof Jana Anggadiredja dalam Munas Pramuka di Kendari pada 25-29 September 2018. “Mari kita bersama-sama mendampingi adik-adik pramuka, generasi milineal, untuk tetap berperilaku sesuai Tri Satya dan dasa Dharma memasuki era Revolusi Industri 4.0,” ujar Hatta, mantan Ketua Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega Kalimantan Timur tahun 1980-an.
