Dua Kali Diperiksa KPK, Kejaksaan Dalami Peran Elvita Maylani 

LAMPUNG TENGAH (PeNa) – Penanganan perkara dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin senilai Rp14,935 miliar di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung Tengah mulai mengarah pada pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana tanggung jawab pejabat di tingkat pengambil kebijakan?

Setelah empat orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, perhatian kini tertuju pada kemungkinan pemeriksaan terhadap pejabat yang pernah memimpin BMBK saat proyek tersebut berjalan, yakni Elvita Maylani.

Nama Elvita menjadi sorotan karena ia pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas BMBK pada periode proyek tersebut. Selain itu, Elvita tercatat pernah dua kali dipanggil dan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menjerat Bupati Lampung Tengah nonaktif Ardito Wijaya.

Pemeriksaan pertama berlangsung pada 13 Januari 2026 di Polresta Bandar Lampung. Selanjutnya, pada 26 Februari 2026, Elvita kembali diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Meski demikian, pemeriksaan KPK tersebut merupakan bagian dari perkara berbeda. Status Elvita dalam pemeriksaan itu adalah saksi dan tidak dapat dimaknai sebagai bukti keterlibatan dalam perkara proyek jalan yang kini ditangani Kejaksaan.

Dalam perkara BMBK, penyidik Kejaksaan mengusut proyek peningkatan Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin, Kecamatan Gunung Sugih, dengan nilai anggaran sekitar Rp14,935 miliar. Penyidikan mengungkap dugaan pengaturan penyedia melalui mekanisme e-purchasing serta ketidaksesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan.

Empat tersangka yang telah ditahan masing-masing berasal dari unsur pejabat pembuat komitmen, pelaksana proyek, pihak yang diduga mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, dan konsultan pengawas. Kerugian negara sementara disebut mencapai sekitar Rp6,74 miliar.

Di tengah perkembangan itu, informasi dari sumber di lingkungan Kejaksaan menyebut adanya kemungkinan langkah hukum lanjutan terhadap pejabat yang pernah memimpin dinas tersebut. Informasi mengenai rencana penahanan itu belum dikonfirmasi secara resmi.

“Nanti mengarah kesana (Elvita), tapi masih dalam pengembangan,” kata sumber.

Jika penyidik hendak menelusuri tanggung jawab Elvita, sejumlah hal penting perlu dijelaskan. Apakah ia memiliki kewenangan sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran? Apakah terdapat instruksi atau intervensi dalam proses pemilihan penyedia? Apakah ia mengetahui ketidaksesuaian pekerjaan? Dan apakah ada persetujuan atau keputusan pembayaran yang dibuat meskipun pekerjaan diduga tidak sesuai kontrak?

Pertanyaan tersebut penting karena tanggung jawab pidana tidak otomatis melekat hanya karena seseorang pernah menduduki jabatan kepala dinas. Penyidik harus membuktikan adanya perbuatan, pengetahuan, keterlibatan, serta hubungan antara kewenangan yang digunakan dan kerugian negara.

Riwayat pemeriksaan Elvita oleh KPK memang menjadi konteks yang patut dicatat publik. Namun, hal itu tidak boleh dicampuradukkan dengan pembuktian perkara BMBK. Kejaksaan tetap harus membangun konstruksi hukum berdasarkan alat bukti dalam perkara yang sedang ditangani.red

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *