Setoran Dana Revitalisasi Lamteng Bisa Berujung Pidana Berantai, Pemberi dan Penerima Tak Otomatis Aman!

LAMPUNG TENGAH (PeNa) – Penyidikan dugaan penyimpangan Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah menyimpan persoalan hukum yang tidak sederhana. Jika benar terdapat pengumpulan setoran sebesar 10–15 persen dari anggaran yang diterima sekolah, pertanggungjawaban pidananya tidak selalu berhenti pada pejabat yang diduga meminta atau menerima uang.

Pihak yang memberikan, mengumpulkan, meneruskan, hingga menerima aliran dana juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan dan terpenuhi unsur tindak pidana.

Persoalan ini menjadi penting setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menggeledah kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah pada 10 November 2026. Penyidik turut menyita dokumen, perangkat elektronik, dan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara.

Kejati juga mengungkap dugaan permintaan setoran sebesar 10–15 persen kepada sejumlah kepala sekolah penerima program. Setoran tersebut diduga dilakukan secara tunai.

Perkembangan berikutnya, sebanyak 83 kepala sekolah diperiksa penyidik pada 17 November 2026 untuk mendalami pelaksanaan program, mekanisme pekerjaan, dan dugaan permintaan uang tersebut.

Namun, ada persoalan hukum yang patut diperhatikan: bagaimana posisi kepala sekolah yang menyerahkan uang dan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pemberian maupun penerimaannya?

Pemberi dan Penerima Bisa Sama-Sama Dijerat

Dalam hukum tindak pidana korupsi, pemberian uang kepada pejabat tidak selalu berhenti pada pertanggungjawaban penerima.

Apabila terbukti terdapat kesepakatan pemberian uang dengan tujuan memengaruhi tindakan pejabat yang berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya, ketentuan pidana suap dapat diterapkan.

Pemberi dapat diuji berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan penerima yang memenuhi unsur dapat dijerat berdasarkan Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 12 huruf a dan b.

Dengan demikian, kepala sekolah yang secara sadar memberikan uang sebagai imbalan untuk memperoleh kemudahan, pengaturan, atau perlakuan tertentu tidak otomatis terbebas dari pertanggungjawaban pidana.

Meski demikian, tidak setiap kepala sekolah yang menyerahkan uang dapat disebut pemberi suap. Jika mereka justru menjadi korban pungutan atau menyerahkan uang karena tekanan, kedudukan hukumnya harus dinilai berbeda.

Gratifikasi Juga Menjadi Pintu Pemeriksaan

Selain suap, penyidik perlu menguji kemungkinan penerimaan gratifikasi.

Pasal 12B UU Tipikor mengatur pemberian dalam arti luas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dalam konteks revitalisasi, apabila pejabat menerima uang dari kepala sekolah atau pihak lain karena kedudukan dan kewenangannya dalam program tersebut, unsur gratifikasi perlu didalami.

Perlu dibedakan, gratifikasi tidak mensyaratkan adanya kesepakatan terlebih dahulu seperti dalam konstruksi suap. Akan tetapi, hubungan pemberian dengan jabatan dan pertentangannya dengan kewajiban penerima tetap harus dibuktikan.

Bagaimana Jika Uang Mengalir Melalui Beberapa Orang?

Persoalan menjadi lebih serius apabila dugaan pengumpulan uang berlangsung secara berjenjang.

Informasi yang perlu diverifikasi menyebut adanya dugaan aliran uang dari kepala sekolah melalui staf Dinas Pendidikan, kemudian diteruskan kepada pejabat dinas dan diduga sampai kepada pihak di luar struktur pemerintahan.

Jika rangkaian tersebut benar, penyidik perlu membongkar fungsi masing-masing orang. Apakah hanya menjadi perantara, mengumpulkan uang atas perintah, mengetahui sumber uang, atau justru ikut merancang mekanisme pengumpulan?

Orang yang bukan ASN sekalipun tidak otomatis kebal dari pertanggungjawaban pidana. Apabila terbukti turut serta atau membantu tindak pidana korupsi, ketentuan penyertaan dapat diuji.

Demikian pula jika ditemukan penerimaan atau penguasaan hasil tindak pidana dengan unsur yang terpenuhi, ketentuan tindak pidana pencucian uang dapat menjadi pintu pengembangan perkara.red

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *