Bawaslu Berani Tindak Pelanggaran Pilkada?

Bandar Lampung (PeNa)-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung didesak untuk segera menindaklanjuti mobilisasi pamong guna kepentingan Pilkada yang diduga dilakukan oleh tim pasangan calon (Paslon) nomor Tiga Arinal-Nunik.

Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Lampung (Matala), Hendri Ardiansyah berpendapat adanya pertemuan kepala pekon di Hotel Balong Kuring beberapa waktu lalu dan dugaan kampanye terselubung yang dilakukan oleh mantan Bupati Tulang Bawang Hanan A Rozak, yang mengumpulkan Kakam/Kepalo Tiyuh se-Tulangbawang Barat, pada Jumat (18/5) lalu merupakan tindak pidana dan jelas bentuk ketidakpatuhan Kepala Desa atau Kepala Kampung terhadap  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“ Mobilisasi pamong dan diduga tim kampanye mengarahkan kepada Kades atau Kakam untuk mendukung atau memilih calon tertentu merupakan bentuk pelanggaran Pilkada serius, Bawaslu sudah semestinya segera menindaklanjuti persoalan tersebut, karena jelas peristiwa di Hotel Balong Kuring, Pringsewu dan temuan Panwascam Menggala mengenai dugaan kampanye terselubung yang dilakukan oleh mantan Bupati Tulang Bawang Hanan A Rozak, yang mengumpulkan Kakam/Kepalo Tiyuh se-Tulangbawang Barat pembangkangan terhadap regulasi yang tegas mengatur persoalan tersebut,”jelas Hendri melalui pers releasenya, Senin (21/05).

Dia menguraikan, bahwa Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam menjalankan tugasnya, seorang kepala desa dilarang: merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu,menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa,

“ Selain itu juga regulasi itu tegas memuat bahwa kepala desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, menjadi pengurus partai politik menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang, serta merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan,”terang Advokat LBH 98.

Sedangkan untuk konteks pemilu sambungnya, Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah juga melanggar sumpah/janji jabatan,”katanya.

 

Pelanggaran terhadap aturan dimaksud jelas Hendri, diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni Kepala Desa yang melanggar larangan di atas akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

“ Sanksi juga dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 70 disebutkan bahwa : (1) Dalam Kampanye, calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan,”ujarnya.

 

Dia menambahkan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 (1) Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 188 “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

“ Oleh sebab itu kami meminta Bawaslu tidak tutup mata dan lamban menindaklanjuti masalah pelanggaran itu, apalagi kita sama-sama ketahui sejumlah pelangggaran yang terjadi beberapa waktu lalu lenyap tak ada berita.Ini sama saja Bawaslu seperti macan kertas,”tandasnya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *