Kamenag Pesawaran Minta Penahanan Pengurus Ponpes Darul Huffaz Tak Pengaruhi KBM

 

P E S A W A R A N – (PeNa), Kepala Kementrian Agama (Kamenag) Kabupaten Pesawaran Wasril Purnawan meminta penahanan terhadap pengurus Pondok Pesantren Darul Huffaz tidak mempengaruhi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) para santrinya.

Demikian dikemukakan menanggapi ditetapkannya tersangka kepada pengurus Pondok Pesantren Darul Huffaz yang berinisial AS yang berstatus Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Darul Huffaz dari tahun 2018 sampai dengan 2022, lalu tersangka TSA selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darul Huffaz dari tahun 2020 sampai dengan 2022.

Kemudian, tersangka AD sebagai Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Huffaz dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dan tersangka MI selaku Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Darul Huffaz dari tahun 2018 sampai dengan 2021 yang masih dalam pengejaran petugas dilapangan alias DPO.

“Kita sudah mengutus orang untuk menyampaikan pesan tersebut, kami meminta kepada para pengajar agar para siswa atau santri terus melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) seperti biasanya, jangan sampai adanya masalah ini mengganggu aktifitas para siswa,” kata dia, Rabu (09/11/2022).

Lalu, menyikapi empat tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada di Pondok Pesantren Darul Huffaz yang berada di Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan, Wasril juga mengaku segera membentuk tim.

“Kita juga akan membentuk tim internal, untuk melakukan monitoring ke sekolah-sekolah dibawah naungan kita, agar dana BOS dari pemerintah ini, dapat dipergunakan tepat guna dan tepat sasaran untuk keperluan sekolah,” tutur dia.

Tindakan tegas yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pesawaran dengan menahan para pengurus Pondok Pesantren Darul Huffaz tersebut, Wasril juga sangat mendukung dan menghormati proses hukumnya.

“Iya kemarin saya telah mendapatkan informasi terkait dengan penetapan tersangka atas penyelewengan dana BOS di Darul Huffaz, dan tentunya kita mendukung secara penuh proses hukum yang tengah berjalan,” ucap dia di ruang kerjanya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pesawaran Diana Wahyu Widiyanti mengatakan bahwa penetapan para tersangka tersebut karena terbukti melanggar pasal 2 undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp2.3 miliar lebih, yang mana BOS madrasah Pondok Pesantren Darul Huffaz tahun anggaran 2019-2021 mereka selewengkan dengan modus operandi dengan cara mereka membuat pertanggungjawaban fiktif,” kata dia.

Dana BOS yang diduga disalah gunakan untuk kepentingan pribadinya tersebut merupakan alokasi anggaran tahun 2019 hingga 2021 dengan kerugian negara sekitar Rp. 2,3Milyar lebih.

“Jadi dana BOS Madrasah yang dicairkan oleh para tersangka tidak digunakan sebagaimana yang direncanakan untuk pembangunan sekolah, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing tersangka,” ujar dia.

Ditegaskan, dengan penetapan tersangka ini, pihaknya telah melakukan penahanan terhadap tiga tersangka atas nama AS, TSA, dan AD serta satu tersangka masih dalam pengejaran.

“Sebelum melakukan penahanan, kami telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap ketiga tersangka, dan hasilnya ketiga tersangka dalam keadaan sehat sehingga ketiga tersangka langsung ditahan di rumah tahanan kelas I Way Hui, Bandarlampung,” tutur dia.

“Sedangkan, satu tersangka lagi dengan inisial MI masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), karena yang bersangkutan tidak berada di Lampung, namun kita sedang melakukan upaya untuk segera menangkap pelaku satunya ini,” tegas dia.

Oleh: sapto firmansis

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.