BANDARLAMPUNG-(PeNa), Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung akhirnya menahan tiga tersangka perkara dugaan korupsi benih Jagung pada Direktorat Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI tahun 2017 senilai Rp140 Miliar, Rabu (24/06/2021).
Ketiga tersangka yang dimaksud adalah berinisial EY, seorang ASN Pemerintah Provinsi Lampung (diduga mantan kepala dinas) dan HRR, seorang ASN Pemerintah Provinsi Lampung (diduga masih menjabat kepala bidang) Serta IMM, seorang pegawai swasta sebagai rekanan proyek (diduga berasal dari Direktorat Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian).
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung Andrie W Setiawan mengatakan, tiga tersangka korupsi benih jagung ini ditahan karena ada beberapa alasan.
“Pertama karena takut menghilangkan barang bukti, lalu takut melarikan diri dan ketiga ditakutkan para tersangka mempengaruhi saksi,” kata Andri.
Selain itu juga, lanjut Andrie, tindakan penahanan terhadap tiga tersangka korupsi benih jagung karena pasal yang dipersangkakan kepada para tersangka dimungkinkan untuk dilakukan penahanan.
Khusus untuk tersangka Herlin, penyidik menetapkan status tahanan kota. Ini karena Herlin dalam keadaan menderita sakit kanker dan perlu perawatan.
“Penyidik juga sedang berupaya meminta pendapat ahli mengenai daya tahan dan kesehatan yang bersangkutan. Apabila ahli menyatakan memungkinkan untuk dilakukan penahanan, maka tidak menutup kemungkinan status penahan tersangka HR akan dialihkan menjadi tahanan rutan,” jelas Andrie.
Pasal yang dipersangkakan terhadap ketiga tersangka yaitu Primair Pasal 2 ayat (1) UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kourpsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kourpsi Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kourpsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kourpsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.
Subsidair Pasal 3 UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kourpsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kourpsi Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kourpsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kourpsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Oleh: sapto firmansis
