Oleh Agus Hermanto Madrim
Lebih jauh, data juga memperlihatkan adanya anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kelembagaan, termasuk fasilitas Kejaksaan. Sekali lagi, persoalannya bukan apakah sebuah lembaga negara membutuhkan gedung yang layak. Tentu membutuhkan. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar boleh atau tidak boleh.
Prioritas.
Sebab pemerintah tidak bekerja dengan uang tanpa batas. Setiap rupiah APBD yang diberikan kepada satu kebutuhan berarti ada kebutuhan lain yang mungkin harus menunggu. Dan di Lampung, daftar kebutuhan itu belum pendek.
Pada September 2025, masih ada 860,13 ribu penduduk Lampung yang hidup dalam kemiskinan, atau 9,66 persen dari total penduduk. Memang angka itu turun dibanding periode sebelumnya, tetapi jumlahnya tetap berarti hampir sembilan dari setiap seratus orang Lampung masih berada di bawah garis kemiskinan.
Di sektor ketenagakerjaan, BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2026 sebesar 3,95 persen. Dari 5,115 juta angkatan kerja, sekitar 4,914 juta orang bekerja. Artinya, masih ada ratusan ribu penduduk yang belum memperoleh pekerjaan.
Lalu tengok jalan.
Pemerintah sendiri mengakui persoalan jalan provinsi belum selesai. Tingkat kemantapan jalan provinsi pada 2025 berada di kisaran 79,79 persen. Artinya, masih ada bagian jalan yang belum mantap. Data kondisi jalan yang dipublikasikan Pemprov untuk 2024 bahkan mencatat 361,57 kilometer jalan provinsi berada dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.
Belum selesai di sana. Di sektor pendidikan, 1.544 satuan pendidikan di Provinsi Lampung dinyatakan layak verifikasi untuk menerima bantuan revitalisasi 2026. Angka itu menunjukkan kebutuhan pembenahan sarana pendidikan di Lampung bukan persoalan kecil.
Maka pertanyaannya menjadi semakin keras. Di tengah kemiskinan yang masih menyentuh 860 ribu lebih warga, pengangguran yang masih mencapai ratusan ribu orang, ratusan kilometer jalan provinsi yang belum mantap, dan ribuan satuan pendidikan yang membutuhkan perhatian, bagaimana pemerintah menentukan mana yang harus didahulukan?
Inilah inti persoalannya.
Bukan soal pemerintah tidak boleh membangun gedung. Bukan soal konsultansi harus dihapus. Bukan pula soal setiap rupiah untuk fasilitas kelembagaan harus dipersoalkan. Bukan itu. Yang sedang diuji adalah rasa keadilan dalam menyusun prioritas. Karena rakyat tidak hidup di dalam gedung pemerintah. Rakyat hidup di rumah-rumah mereka. Di jalan yang mereka lewati setiap hari. Di sekolah tempat anak-anak mereka belajar. Di kampung yang membutuhkan air bersih. Di lingkungan yang membutuhkan drainase. Di ruang-ruang kehidupan yang setiap hari berhadapan langsung dengan persoalan kemiskinan dan keterbatasan.
Maka jangan hanya mengatakan: “Ini sudah dianggarkan.”
Pertanyaan publik jauh lebih sederhana: “Mengapa ini yang diutamakan?” Dan pertanyaan berikutnya lebih tajam: “Siapa yang paling membutuhkan uang rakyat itu?”
Sebab APBD bukan daftar keinginan. APBD adalah daftar pilihan. Dan setiap pilihan pemerintah selalu mempunyai konsekuensi. Jika gedung bisa dibangun, mengapa jalan warga harus menunggu?
Jika fasilitas kelembagaan bisa diprioritaskan, mengapa rumah tidak layak, sanitasi, air bersih dan lingkungan warga tidak mendapatkan porsi yang sama kuat? Jika anggaran tersedia untuk berbagai proses administratif, mengapa hasil yang langsung dirasakan rakyat justru harus berbagi ruang dengan begitu banyak kebutuhan lainnya?
Di sinilah pemerintah harus berani bercermin. Bukan hanya menghitung berapa rupiah yang sudah dibelanjakan. Tetapi menghitung berapa banyak penderitaan rakyat yang berhasil dikurangi. Karena ukuran keberhasilan pemerintah bukan ketika anggaran habis.
Ukuran keberhasilan adalah ketika masalah rakyat berkurang. Kemiskinan berkurang. Pengangguran berkurang. Jalan rusak berkurang. Sekolah tidak layak berkurang. Rumah tidak layak berkurang. Kawasan kumuh berkurang. Krisis air bersih berkurang. Masalah sanitasi berkurang. Itulah pembangunan. Bukan banyaknya paket. Bukan tebalnya dokumen. Bukan ramainya rapat. Bukan panjangnya laporan. Tetapi perubahan yang bisa dilihat dan dirasakan oleh rakyat. Sebab pada akhirnya, uang APBD bukan milik birokrasi.
Itu uang rakyat. Dan uang rakyat semestinya kembali kepada rakyat dalam bentuk yang paling sederhana: kehidupan yang lebih layak. Jika itu belum menjadi pusat dari setiap keputusan anggaran, maka publik berhak mengajukan satu pertanyaan yang mungkin paling tidak nyaman bagi pengambil kebijakan:
Di tengah begitu banyak rakyat yang masih membutuhkan, sebenarnya siapa yang sedang menjadi prioritas APBD?
