BANDAR LAMPUNG (PeNa)— Angka itu muncul di tengah dokumen anggaran dan mungkin sekilas terlihat biasa dalam lalu lintas belanja pemerintah daerah. Namun ketika nominalnya mencapai Rp35 miliar dan penerimanya adalah sebuah instansi vertikal yang pembiayaannya telah ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pertanyaan publik pun tak terhindarkan.
Mengapa Pemerintah Provinsi Lampung memilih mengalokasikan dana hibah sebesar Rp35 miliar kepada Kejaksaan Tinggi Lampung saat berbagai kebutuhan dasar masyarakat masih menunggu penyelesaian?
Pertanyaan tersebut kini berkembang menjadi salah satu perdebatan anggaran paling menarik di Lampung sepanjang 2026. Bukan karena hibah itu otomatis melanggar aturan. Bukan pula karena penegakan hukum dianggap tidak penting. Namun karena setiap rupiah yang keluar dari APBD selalu berhadapan dengan daftar kebutuhan masyarakat yang tidak pernah pendek.
Di satu sisi ada kebutuhan penguatan institusi penegak hukum. Di sisi lain terdapat jalan-jalan yang masih memerlukan perbaikan, sekolah yang membutuhkan sarana lebih layak, pelayanan kesehatan yang terus dituntut meningkat, serta agenda pengentasan kemiskinan yang belum selesai.
Polemik pun bergeser dari soal legalitas menjadi soal prioritas.
Bukan Soal Boleh atau Tidak
Secara normatif, pemberian hibah kepada instansi tertentu bukanlah sesuatu yang terlarang. Regulasi memungkinkan pemerintah daerah memberikan hibah sepanjang memenuhi syarat tertentu, bersifat selektif, tidak mengikat, memiliki tujuan yang jelas, serta tidak mengganggu kemampuan keuangan daerah.
Artinya, perdebatan yang muncul hari ini tidak berada pada ranah apakah hibah tersebut sah atau tidak.
Persoalan yang berkembang justru menyentuh aspek yang lebih sensitif dalam tata kelola pemerintahan: apakah keputusan tersebut merupakan pilihan terbaik di tengah keterbatasan fiskal daerah?
Dalam ilmu kebijakan publik, anggaran pada dasarnya adalah cermin prioritas pemerintah. Ketika sumber daya terbatas, setiap keputusan belanja akan menunjukkan kebutuhan mana yang dianggap paling mendesak.
Karena itulah nominal Rp35 miliar menjadi perhatian. Jumlah tersebut cukup besar untuk membangun sejumlah ruas jalan, memperkuat layanan kesehatan daerah, membantu rehabilitasi sekolah, atau menambah program bantuan sosial bagi kelompok rentan.
Ketika dana sebesar itu dialokasikan kepada instansi vertikal, publik secara alami akan bertanya mengenai manfaat langsung yang akan diterima masyarakat.
Peringatan dari KPK
Sorotan terhadap hibah kepada instansi vertikal sebenarnya bukan hanya terjadi di Lampung.
Pada Mei 2026, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengingatkan kepala daerah agar tidak menjadikan hibah kepada instansi vertikal sebagai kebiasaan. Menurut KPK, lembaga vertikal pada prinsipnya telah memperoleh pembiayaan melalui APBN sehingga pemerintah daerah perlu berhati-hati dalam mengalokasikan bantuan tambahan dari APBD.
Pernyataan tersebut menarik karena muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
KPK tidak secara eksplisit melarang hibah kepada instansi vertikal. Namun lembaga antirasuah itu mengingatkan pentingnya menghindari kebijakan yang dapat menimbulkan persepsi konflik kepentingan ataupun beban fiskal yang tidak perlu bagi daerah.
Pesan itu sederhana: ketika uang daerah digunakan untuk mendukung lembaga yang sudah memiliki sumber pendanaan dari pusat, maka argumentasi kebutuhan harus benar-benar kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Di Tengah Tekanan Fiskal
Polemik hibah Rp35 miliar tidak bisa dilepaskan dari kondisi keuangan daerah yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi berbagai tantangan.
Pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Lampung, masih berhadapan dengan kebutuhan belanja yang terus meningkat sementara ruang fiskal tidak selalu bertambah secara signifikan.
Belanja pegawai, kewajiban pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, hingga program pengentasan kemiskinan bersaing dalam satu ruang anggaran yang sama.
Dalam kondisi seperti itu, setiap kebijakan pengeluaran besar akan selalu diuji oleh pertanyaan mendasar: apakah manfaatnya lebih besar dibandingkan alternatif penggunaan anggaran lainnya?
Pertanyaan tersebut semakin relevan karena masyarakat sehari-hari berhadapan langsung dengan persoalan nyata.
Jalan rusak tidak bisa menunggu terlalu lama untuk diperbaiki. Sekolah membutuhkan fasilitas yang memadai. Puskesmas dan rumah sakit daerah memerlukan dukungan sarana dan tenaga kesehatan. Petani membutuhkan infrastruktur produksi yang lebih baik. Nelayan membutuhkan akses ekonomi yang lebih kuat. Seluruh kebutuhan itu berada dalam antrean yang sama dengan berbagai program pemerintah lainnya. Karena itu, keputusan mengalokasikan Rp35 miliar kepada instansi vertikal menjadi perhatian yang sulit dihindari.
Argumen Penegakan Hukum
Namun melihat persoalan ini secara utuh juga mengharuskan publik memahami posisi Kejaksaan Tinggi Lampung.
Sebagai aparat penegak hukum, kejaksaan memiliki fungsi strategis dalam pemberantasan korupsi, penyelamatan aset negara, serta pengawasan berbagai proyek pembangunan. Sepanjang 2026, Kejati Lampung mencatat sejumlah capaian penting.
Dalam perkara korupsi proyek Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung, misalnya, kejaksaan berhasil mengeksekusi uang pengganti senilai Rp7,8 miliar yang kemudian disetorkan kembali ke kas negara.
Dalam kasus lain yang berkaitan dengan dugaan korupsi pemanfaatan kawasan hutan, penyidik menerima penitipan dana pengganti kerugian negara senilai Rp100 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum memang memiliki kontribusi nyata dalam upaya penyelamatan keuangan negara.
Dari sudut pandang pemerintah daerah, dukungan anggaran kepada aparat penegak hukum bisa dipandang sebagai investasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengawasan pembangunan.
Namun di sinilah letak inti perdebatan. Apakah manfaat tersebut cukup untuk menjelaskan urgensi hibah Rp35 miliar? Ataukah pemerintah perlu menyampaikan argumentasi yang lebih rinci kepada masyarakat?
Transparansi Menjadi Kunci
Dalam berbagai polemik anggaran, yang sering kali memicu ketidakpercayaan publik bukan semata keputusan pemerintah, melainkan minimnya informasi yang diterima masyarakat.
Publik umumnya dapat menerima kebijakan yang kontroversial sekalipun apabila disertai penjelasan yang lengkap, terbuka, dan berbasis kebutuhan yang jelas.
Sebaliknya, ketika informasi terbatas, ruang spekulasi akan terbuka lebar. Karena itu, sejumlah kalangan menilai pemerintah daerah perlu menjelaskan secara rinci:
- Untuk apa hibah Rp35 miliar tersebut digunakan?
- Program atau fasilitas apa yang akan dibiayai?
- Mengapa kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi melalui APBN?
- Apa manfaat langsung bagi masyarakat Lampung?
- Bagaimana indikator keberhasilannya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap penegakan hukum. Sebaliknya, itu merupakan bagian dari hak publik untuk mengetahui bagaimana uang daerah digunakan.
Ujian Kepercayaan Publik
Pada akhirnya, polemik hibah Rp35 miliar kepada Kejaksaan Tinggi Lampung sesungguhnya mencerminkan persoalan yang lebih besar daripada sekadar angka dalam APBD. Ini adalah ujian tentang bagaimana pemerintah menjelaskan prioritasnya kepada masyarakat.
Di era ketika transparansi menjadi tuntutan utama, setiap keputusan anggaran tidak cukup hanya sah secara hukum. Kebijakan juga harus mampu menjawab rasa keadilan publik. Masyarakat tidak sedang mempertanyakan pentingnya penegakan hukum. Mereka juga tidak sedang menolak sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Yang dipertanyakan adalah urutan prioritas ketika kebutuhan masyarakat masih begitu banyak dan kemampuan anggaran tidak tanpa batas. Di situlah sesungguhnya inti dari polemik ini.
Karena pada akhirnya, APBD bukan sekadar dokumen keuangan. Ia adalah cerminan pilihan politik pembangunan. Dan setiap pilihan yang diambil pemerintah akan selalu berhadapan dengan satu pertanyaan yang sama: Apakah ini benar-benar kebutuhan yang paling mendesak bagi rakyat Lampung saat ini? Tim
