Bandar Lampung (PeNa)-Keretakan flyover ruas jalan Pramuka-Indra Bangsawan terus menuai kritik publik, pengerjaan yang jauh dari kata kualitas hingga ancaman bagi pengguna jalan sampai dengan potensi kerugian negara akibat tidak profesesional nya PT Dewanto Cipta Karya selaku rekanan dinilai publik harus segera disikapi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mengingat alokasi dana pembangunan merupakan pinjaman dari PT SMI.
Pengamat hukum Anshori berpendapat pihak-pihak yang berkompeten hendaknya segera menghitung melalui kajian konstruksi guna mengetahui sejauh mana tingkay keamanan dan ketahanan dari bangunan tersebut
“ Idealnya dibentuk tim independen yang melakukan kajian secara konstruksi mengenai daya tahan dan keamanan dari Flyover itu, selanjutnya agar masalah yang ada tidak terus menjadi polemik, hal lain yang mesti dilakukan yakni aparat penegak hukum tanggap dengan melakukan penyelidikan untuk melihat potensi kerugian negara,”jelas Anshori saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (14/03).
Dikatakannya, adanya ruas yang patah dan retak otomatis berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan yang melintasi Flyover dan hal itu harus segera di sikapi oleh pemangku kepentingan.
“ini kalau benar dapat jadi ancaman keselamatan pengguna jalan, dan sekaligus perlu dihitung konstruksinya agar muncul apakah negara rugi atau tidak, terakhir perlu dikaji siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu,”ujar dia.
Terkait pengujuain yang dilakukan, Anshori menyarankan agar tidak hanya dilakukan pada Flyover Pramuka, dengan alasan tidak menutup kemungkinan beberapa Flyover di Kota bandar Lampung pada proses pegerjaannya ada indikasi perbuatan melawan hukum yang mengarah Pada Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
“ Penyidik harus memanggil Dinas PU dan rekanan jika memang dalam pengerjaan Flyover Pramuka dan berberapa Flyover lainnya terjadi penyipangan yang diduga mengarah pada kejahatan tipikor,”tandasnya.
