Jakarta (PeNa)-Pencalonan Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Arinal Djunaidi berpotensi dianulir oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, mantan Kadishut yang disinyalir disokong Sugar Group Companies (SGC) itu diketahui tengah bermasalah dengan hukum terkait dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan APBD 2015 di beberapa biro saat menjabat Sekdaprov dan tengah ditangani Kejati Lampung, selain itu pelanggaran Juklak 06 mengenai teknis pencalonan Kepala Daerah telah masuk masa sidang kedua di Mahkamah partai Golkar.
Dikutip dari rilis.id, Rabu (28/12), peluang gagalnya Arinal dicalonkan Partai Golkar ditegaskan Sekjen Idrus Marham bahwa dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto, pihaknya akan segera mengevaluasi kader yang akan maju pada Pilkada 2018 mendatang. dan Ketua DPD I Golkar Lampung kuat dugaan masuk dalam daftar kader yang akan dievaluasi jika melihat persoalan hukum Cagub yang berpasangan dengan Bupati Lampung Timur.
“Calon-calon yang informasinya ada masalah hukum, arahan Bung Airlangga Hartarto selaku ketua umum supaya kita akan mencoba mengevaluasi,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/12/2017) lalu.
Sedangkan, hal lainnya, ia menjelaskan, dalam rapat pada 21 Desember 2017 lalu, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Ketua Umum Golkar untuk menetapkan Dedi Mulyadi selaku ketua DPD partai sebagai kandidat di Jabar.
“Tentang posisi saudara Dedi Mulyadi ke depan itu, Partai Golkar dan tentu partai-partai lain secara bersama-sama berkoalisi mendukung pasangan Dedi dan siapa saja nanti yang akan ditetapkan pada Pilgub Jabar,” tambah dia.
Sedangkan partai koalisi pada Pilgub Jawa Barat 2018 nanti, ia menyebutkan, partai Golkar akan berkoalisi dengan partai Demokrat, PPP, dan partai Hanura
“Sebagai sebuah partai yang selama ini memiliki komunikasi yang sangat cair dan sangat Intens dengan hampir semua partai kita komunikasi sebutlah tadi itu Demokrat Hanura, PPP dan partai lain,” tuturnya.
