LAMPUNG (PeNa) – Harapan masyarakat untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) kembali membuncah setelah pemerintah menyiapkan rekrutmen sekitar 158 ribu CPNS pada 2026. Namun, di tengah rencana besar pemerintah pusat tersebut, nasib formasi untuk Provinsi Lampung justru masih menjadi tanda tanya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Rendi Riswandi, pada 17 November lalu menyatakan Pemprov Lampung belum memastikan pembukaan CPNS 2026 karena masih menunggu kebijakan pemerintah pusat.
Ironisnya, ketika jutaan pencari kerja mulai menaruh harapan pada rekrutmen tersebut, kepastian mengenai berapa formasi yang akan dialokasikan untuk Lampung belum diperoleh.
Sementara itu, pemerintah pusat telah menyiapkan rekrutmen sekitar 158 ribu formasi, terutama untuk menggantikan PNS yang memasuki masa pensiun. Sejumlah jabatan prioritas meliputi Polisi Hutan, Manggala Agni, Guru Sekolah Terintegrasi, dan Guru Sekolah Unggul Garuda.
Di tingkat daerah, situasinya belum seragam. Pemkot Bandar Lampung sudah mulai menghitung kebutuhan pegawai untuk diusulkan kepada pemerintah pusat. Namun, Pemprov Lampung masih menunggu petunjuk lebih lanjut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kebutuhan ASN di Lampung benar-benar telah diperhitungkan dalam perencanaan rekrutmen nasional?
Persoalannya bukan semata-mata soal berapa banyak masyarakat yang ingin menjadi PNS. Lebih jauh, pemerintah perlu menjelaskan apakah kebutuhan tenaga pendidikan, kesehatan, teknis, dan pelayanan publik di daerah sudah masuk dalam perencanaan formasi.
BKD dan pemerintah kabupaten/kota di Lampung juga perlu membuka informasi mengenai jumlah formasi yang diusulkan, kebutuhan riil pegawai, serta alasan apabila daerah tidak memperoleh alokasi CPNS baru.
Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi angka besar rekrutmen nasional, sementara peluang nyata di daerah sendiri belum jelas.
Publik berhak mengetahui apakah Lampung memperoleh kesempatan yang proporsional atau justru harus menunggu kebijakan berikutnya.
Sebab, rekrutmen CPNS bukan sekadar urusan membuka lowongan pekerjaan. Ini menyangkut pemerataan kesempatan kerja, regenerasi birokrasi, dan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Kini pertanyaannya: dari 158 ribu formasi yang disiapkan pemerintah pusat, berapa kursi yang benar-benar akan menjadi kesempatan bagi putra-putri Lampung?
Sampai informasi terakhir yang berhasil saya telusuri, 19 November 2026, rincian formasi Lampung belum terkonfirmasi. BKN sebelumnya menargetkan pengumuman sekitar 20 November. Karena itu, sebelum berita diterbitkan, perlu diperiksa kembali pengumuman resmi melalui SSCASN dan BKN






