Empat Pejabat Lamteng Diambang Penahanan? Dua Perkara Disdik dan BMBK Mulai Mengerucut!

LAMPUNG TENGAH (PeNa) – Penanganan dua perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Lampung Tengah berpotensi memasuki babak baru. Empat pejabat pemerintah daerah, masing-masing dua dari Dinas Pendidikan dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), disebut-sebut bakal ditahan dalam waktu dekat.

Informasi yang diperoleh dari sumber di lingkungan kejaksaan menyebutkan, rencana penahanan tersebut berkaitan dengan dua perkara berbeda, yakni dugaan pemerasan dalam program revitalisasi sekolah dan dugaan penyimpangan proyek peningkatan Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin senilai Rp14,935 miliar.

Langkah awal, dalam perkara dana revitaliasasi kejaksaan akan melakukan penahanan dalam beberapa tahap. Dengan pengembangan pada adanya kerabat bupati setempat yang diduga terlibat pada perkara tersebut. Untuk perkara BMBK pun tidak jauh berbeda, tahap pertama, ada pihak (diluar kepala dinas) yang akan dilakukan penahanan dalam waktu dekat.

“Ya itu (skema penahanan) bisa dilakukan dalam waktu dekat. Kemungkinan sebelum akhir tahun dan semua masih dalam pendalaman,” ujar sumber di Kejaksaan Tinggi Lampung beberapa waktu lalu.

Dalam perkara Dinas Pendidikan, Kejati Lampung tengah mengusut dugaan pemerasan dalam jabatan melalui permintaan setoran 10–15 persen kepada kepala sekolah penerima program revitalisasi Tahun Anggaran 2026. Penyidik sebelumnya telah menggeledah kantor dinas dan sejumlah lokasi, menyita dokumen serta barang bukti elektronik, hingga memeriksa 83 kepala sekolah.

Sementara perkara BMBK ditangani Kejari Lampung Tengah terkait proyek peningkatan ruas Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin Tahun Anggaran 2025. Penyidik telah memeriksa kondisi fisik pekerjaan dan menggeledah kantor dinas untuk mengamankan dokumen perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pembayaran proyek.

Dugaan penyimpangan yang didalami meliputi kemungkinan ketidaksesuaian volume, mutu dan spesifikasi pekerjaan dengan kontrak. Jika informasi rencana penahanan empat pejabat tersebut terealisasi, langkah itu akan menjadi perkembangan signifikan dalam pengusutan dua perkara yang menyangkut kepentingan publik dan keuangan negara.

Publik kini menunggu keberanian dan transparansi kejaksaan untuk membuka konstruksi perkara, mengungkap peran setiap pihak, serta memastikan penegakan hukum tidak berhenti pada pejabat tertentu apabila bukti menunjukkan keterlibatan pihak lain. Hingga saat ini, informasi mengenai rencana penahanan empat pejabat tersebut belum menjadi pengumuman resmi kejaksaan. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *