PRINGSEWU-(PeNa), Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu menggelar pelatihan Pasukan Anti Huru Hara (PHH).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dibuka oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Pringsewu Achmad Alwi Siregar, mewakili Bupati Pringsewu Sujadi di halaman Pendopo kabupaten setempat, Rabu (14/08/2019).
Turut menghadiri upacara pembukaan pelatihan PHH yang diikuti sebanyak 62 peserta (2 peleton) dengan pelatih berasal dari intern Badan Satpol PP dan Koramil setempat, Kepala Badan Satpol PP Edi Sumber Pamungkas, Kepala BPBD M.Khotim, Sekdis Perhubungan Yanwir H.K., Kabid SDA dan Linmas Holid, Kasi Linmas Budiono beserta para kasi dan kasubbag, dua penyidik Satpol PP Pemkab Pringsewu M.Ikhwan dan Erdiansyah dan jajaran staf dan pegawai Badan Satpol PP Pemkab Pringsewu.
Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Pringsewu Achmad Alwi Siregar, membacakan amanat tertulis Bupati Pringsewu Sujadi mengatakan Kabupaten Pringsewu sebagai wilayah yang sedang berkembang, menuntut kesigapan semua pihak yang terkait dalam pembangunan dan pemerataan pembangunan.
“Alhamdulillah, selama saya memimpin Kabupaten Pringsewu memasuki tahun ke-3 ini, hampir tidak pernah terjadi gejolak maupun gesekan antar warga berbau SARA di Pringsewu ini. Kondisi inilah, yang harus kita selalu jaga dan kita pertahankan. Karena salah satu modal utama dan kekuatan untuk dapat membangun suatu wilayah adalah kondisi yang aman serta kondusif dari daerah tersebut,” katanya.
Namun hal tersebut, kata dia, tidaklah lantas membuat terlena dan tidak mempersiapkan diri dalam menangani keadaan tertentu yang menuntut kesigapan dalam kondisi darurat.
“Karena kita berada dalam lingkup negara kesatuan RI yang mengedepankan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap masyarakat, individu dan kelompok memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka, tentunya dengan tidak mengesampingkan hak individu lainnya, ” ujar dia.
Bentuk penyampaian aspirasi bisa berupa tulisan, selebaran, video melalui media sosial dan lainnya. Selain itu juga dapat melalui aksi demonstrasi yang melibatkan banyak orang dalam satu kesatuan aksi.
Aksi demostrasi inilah yang menuntut peran dan kesigapan Satpol PP sebagai pihak kesatuan pengamanan yang selalu berhubungan dengan masyarakat sehingga penanganan yang dilakukan dapat lebih humanis dan tidak berdampak luas.
“Oleh karena itu, saya berharap acara pelatihan pasukan anti huru hara ini akan memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai cara penanganan terhadap masalah kerusuhan dan demonstrasi yang lebih humanis dan tepat sehingga dapat meminimalisir korban dan kerusakan yang terjadi,” harapnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa tugas Satpol PP sangat berat, namun dalam mengembangkan dan menjalankan tugas haruslah bekerjasama dengan stakeholders yang lain, seperti Polisi maupun TNI serta masyarakat, agar dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik serta efektif dan efisien.
Oleh: sapto firmansis
