BANDAR LAMPUNG – (PeNa), Sekretariat Bersama (Sekber) organisasi media siber di Lampung mulai memperkuat fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program pemerintah. Salah satu langkah yang disiapkan yakni meluncurkan kanal pengaduan publik bertajuk “Lapor Sekber”.
Portal tersebut disiapkan untuk menampung laporan masyarakat terkait dugaan persoalan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari indikasi keracunan makanan hingga dugaan penyimpangan di lapangan.
Rencana peluncuran itu disampaikan Ketua Harian SMSI Lampung, Fajar Arifin, dalam sarasehan bertema “Lampung Mau Dibawa ke Mana” yang digelar Sekber SMSI, JMSI, dan AMSI di Hotel Radisson Bandarlampung, Senin (11/5/2026).
Fajar mengatakan, saat ini portal pengaduan tersebut masih dalam tahap penyempurnaan sebelum resmi digunakan masyarakat luas.
“Sekber sedang memfinalisasi portal pengaduan ‘Lapor Sekber’ sebagai wadah masyarakat menyampaikan berbagai laporan, termasuk terkait pelaksanaan MBG,” kata Fajar.
Selain melalui portal digital, Sekber juga membuka layanan hotline 24 jam di nomor 0811-7900-1001 untuk menerima laporan masyarakat secara langsung.
Menurut Fajar, perlindungan identitas pelapor menjadi perhatian utama agar masyarakat tidak takut menyampaikan informasi terkait penggunaan anggaran negara.
“Kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Pengawasan publik penting supaya program pemerintah berjalan transparan dan tepat sasaran,” tegasnya.
Soroti Distribusi MBG hingga Kasus Keracunan
Sarasehan tersebut merupakan tindak lanjut deklarasi Sekber media siber Lampung yang sebelumnya digelar pada 1 Mei 2026 di sekretariat bersama Jalan Sultan Agung, Bandarlampung.
Forum itu menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Asintel Kodam XXI/Radin Inten Kolonel Inf Erwin Agung T Wiyono, Kadiskominfotiksan Lampung Ganjar Jationo, Kepala Satgas MBG Lampung Saipul, serta Kasubbid Penmas Polda Lampung Kompol Andri Yulianto.
Dalam pemaparannya, Saipul menyebut Lampung menjadi salah satu daerah dengan perkembangan dapur MBG tercepat secara nasional.
Ia mengatakan saat ini sudah lebih dari 1.150 dapur MBG beroperasi di Lampung dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 2,3 juta orang.
Menurutnya, percepatan program tersebut berjalan sejak awal 2025 atas arahan Gubernur Lampung.
Meski begitu, Saipul mengakui masih ditemukan sejumlah persoalan di lapangan, terutama terkait distribusi makanan yang tidak sesuai standar operasional.
“Beberapa kasus keracunan dipicu keterlambatan distribusi makanan dan proses pengolahan yang tidak sesuai ketentuan,” ujarnya.
TNI dan Polda Lampung Ikut Soroti Stabilitas Daerah
Dari unsur TNI, Kolonel Inf Erwin Agung T Wiyono mengatakan pihaknya turut mendukung sejumlah program prioritas nasional seperti pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, MBG, hingga pembangunan jembatan perintis.
Ia menyebut Lampung menjadi salah satu daerah tercepat dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di luar Pulau Jawa.
Selain itu, TNI juga mendapat target pembangunan 30 jembatan perintis guna memperkuat konektivitas antarwilayah.
Sementara itu, Polda Lampung menegaskan pentingnya menjaga stabilitas keamanan demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah.
Kasubbid PID Bidang Humas Polda Lampung Kompol Andri Yulianto menyebut iklim investasi tidak akan berkembang apabila situasi keamanan tidak kondusif.
Sarasehan tersebut juga dihadiri puluhan peserta lintas sektor mulai dari organisasi kepemudaan, akademisi, organisasi profesi hingga aktivis.
Ketua DPD AWPI Lampung Barusman mengapresiasi terbentuknya koalisi tiga organisasi media siber di Lampung tersebut.
“Semoga Sekber ini terus melahirkan langkah-langkah positif untuk kemajuan Lampung,” katanya.
