JAKARTA (PeNa) — Polemik mengenai intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang efektivitas diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
Perdebatan mencuat setelah diplomat senior Dino Patti Djalal mengkritik frekuensi lawatan Presiden ke luar negeri yang dinilainya telah melampaui batas kewajaran. Menurut Dino, dalam kurun waktu yang relatif singkat sejak menjabat, Presiden Prabowo menghabiskan porsi waktu yang cukup besar untuk agenda luar negeri dibandingkan agenda domestik.
Pernyataan itu segera mendapat respons dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Bagi Teddy, kunjungan luar negeri Presiden bukan sekadar perjalanan seremonial, melainkan instrumen diplomasi yang menghasilkan manfaat nyata bagi Indonesia. Ia menyebut berbagai capaian mulai dari komitmen investasi, perluasan kerja sama perdagangan, hingga peningkatan posisi tawar Indonesia dalam berbagai forum internasional.
Dua pandangan tersebut kemudian membentuk perdebatan yang menarik. Namun substansi persoalannya sesungguhnya bukan terletak pada siapa yang benar antara Dino maupun Teddy.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah frekuensi kunjungan luar negeri yang tinggi tersebut menghasilkan manfaat yang sebanding bagi Indonesia?
Diplomasi yang Berbeda dengan Era Sebelumnya
Jika dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo, terdapat perbedaan pendekatan yang cukup mencolok.
Pada masa Jokowi, diplomasi luar negeri cenderung dilakukan secara lebih selektif dengan fokus utama pada agenda ekonomi tertentu. Sementara pada era Prabowo, pendekatan yang tampak adalah diplomasi personal yang lebih intens melalui kehadiran langsung Presiden dalam berbagai forum internasional, pertemuan bilateral, maupun forum ekonomi global.
Pendekatan tersebut lahir di tengah situasi dunia yang juga berbeda. Ketegangan geopolitik, perang dagang, konflik kawasan, hingga munculnya poros ekonomi baru membuat banyak negara berlomba memperkuat jejaring diplomasi mereka.
Dalam konteks itulah pemerintah berargumen bahwa kehadiran langsung Presiden menjadi bagian penting untuk memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam percaturan global.
Namun di sisi lain, kritik tetap muncul karena tingginya frekuensi perjalanan memunculkan pertanyaan publik mengenai efisiensi anggaran dan efektivitas hasil yang diperoleh.
Apa yang Diklaim Berhasil Dibawa Pulang?
Menjawab kritik tersebut, Teddy memaparkan sejumlah capaian yang disebut lahir dari berbagai kunjungan luar negeri Presiden.
Di antaranya adalah bergabungnya Indonesia dalam kelompok ekonomi BRICS, berbagai kesepakatan kerja sama strategis dengan negara mitra, serta komitmen investasi yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah.
Pemerintah juga mengklaim bahwa kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan komitmen investasi sekitar Rp575 triliun. Sebelumnya, lawatan ke Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda disebut menghasilkan komitmen investasi sekitar Rp380 triliun, membuka peluang kerja sama perdagangan baru, serta mendorong pengembalian berbagai artefak bersejarah Indonesia dari Belanda.
Jika seluruh komitmen tersebut terealisasi, manfaat ekonominya tentu jauh melampaui biaya perjalanan yang selama ini menjadi sorotan.
Namun persoalannya tidak sesederhana itu.
Komitmen Investasi Belum Tentu Menjadi Investasi
Dalam praktik hubungan internasional, komitmen investasi dan realisasi investasi adalah dua hal yang berbeda. Banyak nota kesepahaman yang ditandatangani di tingkat kepala negara baru akan menghasilkan dampak ekonomi setelah melalui proses panjang, mulai dari studi kelayakan, perizinan, pembiayaan, pembebasan lahan, hingga pelaksanaan proyek.
Karena itu, ukuran keberhasilan diplomasi tidak bisa berhenti pada jumlah perjanjian yang ditandatangani atau nilai investasi yang diumumkan dalam konferensi pers. Yang lebih penting adalah sejauh mana komitmen tersebut benar-benar diwujudkan.
Apakah investasi yang dijanjikan benar-benar masuk ke Indonesia? Apakah lapangan kerja baru tercipta? Apakah ekspor nasional meningkat? Apakah proyek strategis yang dijanjikan benar-benar berjalan? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang sesungguhnya menjadi inti dari kritik yang disampaikan Dino Patti Djalal.
Antara Diplomasi Aktif dan Diplomasi Efektif
Dari sudut pandang jurnalistik, perdebatan ini memperlihatkan dua paradigma diplomasi yang berbeda.
Dino berbicara tentang efektivitas. Ia mempertanyakan apakah intensitas perjalanan yang tinggi masih relevan di era teknologi digital dan tuntutan efisiensi anggaran negara.
Sementara Teddy berbicara tentang hasil. Menurutnya, dunia sedang mengalami perubahan geopolitik yang cepat sehingga Indonesia membutuhkan diplomasi yang lebih aktif dan kehadiran langsung Presiden untuk mengamankan kepentingan nasional.
Kedua pandangan tersebut memiliki dasar argumentasi yang sama-sama rasional. Namun pada akhirnya, publik tidak akan menilai keberhasilan diplomasi dari banyaknya perjalanan ataupun panjangnya daftar nota kesepahaman yang ditandatangani.
Publik akan menilai dari hasil yang benar-benar dirasakan. Jika kunjungan luar negeri mampu menghadirkan investasi yang terealisasi, membuka pasar ekspor baru, memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global, dan menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat, maka frekuensi perjalanan akan menjadi isu yang kurang relevan.
Sebaliknya, jika capaian tersebut hanya berhenti pada angka komitmen dan seremoni diplomatik, maka kritik terhadap maraton kunjungan luar negeri Presiden akan semakin sulit untuk dibantah.
Pada akhirnya, waktu dan data realisasi akan menjadi hakim yang paling objektif dalam perdebatan ini. Bukan Teddy Indra Wijaya, bukan pula Dino Patti Djalal.
