BBWSMS Berani Gusur?

BANDARLAMPUNG (PeNa) Makin ‘liarnya’ pembangunan dan pemungutan uang sewa bangunan disempadan irigasi, direspon positif pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung. 

Langkah tersebut, kata Samuel Wahyuratmoko, salah seorang pegawai bidang Operasional dan Pemeliharaan BBWS Mesuji Sekampung, akan direalsasikan dala waktu dekat. Jika diperlukan, alat berat pun akan diturunkan untuk penggusuran bangunan permanen yang ada disepadan irigasi.

“Untuk keseluruhan bangunan liar atau yang tidak memiliki ijin disebagian daerah sudah kai tangani termasuk didaerah Banjit. Beberapa bangunan diantaranya telah kami tertibkan dengan menggunakan alat berat. Sedangkan dibeberapa wilayah lain diupayakan dalam waktu dekat,” kata dia.

Untuk jumlah bangunan yang sudah diratakan, djelaskan Moko, jumlahnya mencapai ratusan. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari semi dan permanen. “Yang sudah kami ratakan dengan alat berat jumlahnya ratusan. Sepanjang bangunan tersebut berada disepadan irigasi dan tidak memiliki ijin akan kami tertibkan. Karena dibeberapa lokasi tim kami sudah melakukan iventarisasi,” tegasnya.

Foto Ilustrasi

Sebelunya, melalui Kepala Divisi Jaringan Irigasi, Pemerhati Sungai dan Jaringan Irigasi (PESAGI), Wahyu YL Maskomar menjelaskan, Kriteria tersebut tak lain agar fungsi saluran air tidak berubah. Sebab, jika tidak, akan menimbulkan persoalan. Seperti dapat menghambat proses pemeliharaan alur sungai saat normalisasi.

“Banyaknya persoalan ini tdak akan terurai dengan mudah, masalah sosial pasti akan berdampak pada kesenjangan tingkat bawah. Hanya tingga seperti apa pemerintah mensikapi. Kalau semakin dibiarkan, kami yakin 10 tahun kedepan bangunan liar akan nampak disepanjang jaringan,” kata dia.

Belum lagi, kata Wahyu, keterkaitan dengan oknum-oknum dinas PU yang kerap mengambil keuntungan pribadi. Ketika pemerintah gencar memasang tiang peringatan untuk tidak mendirikan bangunan, disisi lain ada kewenangan yang over.

“Tersirat, bagi awam peringatan tidak berlaku jika sudah membayar sejumlah uang. Ketika ada pihak bermodal, bisa habis tuh sempadan jaringan dibayarin. Lagi pula aturan dari kementrian sudah sangat clear bagi kita semua untuk patuh,” kata dia. YUL

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *